Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Kompas.com - 28/09/2022, 17:17 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan pihaknya mendukung proses pengusutan perkara dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara tersebut.

“Pemberantasan korupsi tunduk pada yuridiksi hukum negara, bukan hukum partai politik,” sebut Didik dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Ia mengklaim internal Partai Demokrat tengah berupaya menghubungi pihak Lukas Enembe untuk mendalami konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Dalam pandangannya, upaya itu penting karena berbagai persoalan di Papua membutuhkan pencarian solusi melalui pendekatan khusus.

Didik tak ingin Enembe perkara hukum Enembe dipengaruhi urusan politik.

“Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik,” ucapnya.Terakhir ia menegaskan Partai Demokrat selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Namun pihaknya perlu mendapatkan informasi dari Enembe untuk menentukan langkah kedepan.

“Dalam waktu dekat setelah kami mendapatkan informasi yang cukup, kami akan ambil sikap dan keputusan,” tandasnya.

Diketahui, Enembe tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di Jakarta.

Kuasa hukum Enembe, Aloysius Renwarin menyatakan kliennya belum dapat menjalani pemeriksaan karena dalam kondisi sakit.

Baca juga: ICW Dorong KPK Jemput Paksa hingga Tahan Lukas Enembe

Di sisi lain, dua menteri Kabinet Indonesia Maju telah menyampaikan bahwa perkara hukum Enembe tidak terkait persoalan politik.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Perkara Enembe dikaitkan dengan persoalan politik setelah Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan ada upaya untuk meminta jatah kursi Wakil Gubernur Papua diiisi oleh orang dekat istana.

Dihubungi Kompas.com, Sabtu (24/9/2022) Andi mengklaim sejumlah kader DPP Partai Demokrat dan Enembe pernah mendapat ancaman dari pihak yang mengaku utusan Presiden Joko Widodo.

Enembe diancam bakal dijegal melalui perkara hukum karena tak mau mengakomodir keinginan pihak tersebut.

Adapun jabatan Wakil Gubernur Papua kosong semenjak Klemen Tinal meninggal dunia di Jakarta, 21 Mei 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

32 Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses Dicabut Izin Edarnya, Ada Paracetamol

32 Obat Sirup PT Rama Emerald Multi Sukses Dicabut Izin Edarnya, Ada Paracetamol

Nasional
Kuat Ma’ruf Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma’ruf Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo: Yosua Perkosa Istri Saya

Ferdy Sambo: Yosua Perkosa Istri Saya

Nasional
Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Nasional
Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.