Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/09/2022, 17:17 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan pihaknya mendukung proses pengusutan perkara dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ia mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara tersebut.

“Pemberantasan korupsi tunduk pada yuridiksi hukum negara, bukan hukum partai politik,” sebut Didik dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Ia mengklaim internal Partai Demokrat tengah berupaya menghubungi pihak Lukas Enembe untuk mendalami konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Dalam pandangannya, upaya itu penting karena berbagai persoalan di Papua membutuhkan pencarian solusi melalui pendekatan khusus.

Didik tak ingin Enembe perkara hukum Enembe dipengaruhi urusan politik.

“Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik,” ucapnya.Terakhir ia menegaskan Partai Demokrat selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Namun pihaknya perlu mendapatkan informasi dari Enembe untuk menentukan langkah kedepan.

“Dalam waktu dekat setelah kami mendapatkan informasi yang cukup, kami akan ambil sikap dan keputusan,” tandasnya.

Diketahui, Enembe tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di Jakarta.

Kuasa hukum Enembe, Aloysius Renwarin menyatakan kliennya belum dapat menjalani pemeriksaan karena dalam kondisi sakit.

Baca juga: ICW Dorong KPK Jemput Paksa hingga Tahan Lukas Enembe

Di sisi lain, dua menteri Kabinet Indonesia Maju telah menyampaikan bahwa perkara hukum Enembe tidak terkait persoalan politik.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Perkara Enembe dikaitkan dengan persoalan politik setelah Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan ada upaya untuk meminta jatah kursi Wakil Gubernur Papua diiisi oleh orang dekat istana.

Dihubungi Kompas.com, Sabtu (24/9/2022) Andi mengklaim sejumlah kader DPP Partai Demokrat dan Enembe pernah mendapat ancaman dari pihak yang mengaku utusan Presiden Joko Widodo.

Enembe diancam bakal dijegal melalui perkara hukum karena tak mau mengakomodir keinginan pihak tersebut.

Adapun jabatan Wakil Gubernur Papua kosong semenjak Klemen Tinal meninggal dunia di Jakarta, 21 Mei 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.