Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/09/2022, 16:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi demosi selama empat tahun kepada AKBP Raindra Ramadhan Syah (RRS) selaku mantan Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Polri menyebutkan bahwa AKBP Raindra tidak banding terkait putusan itu. Namun, hal itu diralat.

"Hasil sidang KKEP an pelanggar AKBP RRS yang semula pelanggar disampaikan tidak banding diralat menjadi pelanggar menyatakan banding," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Adapun sanksi demosi dijatuhkan kepada AKBP Raindra buntut dari tindakan tidak profesional dalam kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Sanksi itu diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Raindra pada Selasa (27/9/2022).

"Mendapat sanksi mutasi bersifat demosi selama empat tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri,” ujar Ramadhan.

Baca juga: Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Dalam sidang etik, perilaku Raindra juga dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Ia juga wajib mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

Selain itu, Ramahdan mengatakan, AKBP Raindra mendapat sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 12 Agustus sampai 10 September 2022 di ruang Patsus Divpropam Polri.

“Dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar,” ujar dia.

Baca juga: Berkas Perkara Obstruction of Justice Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Ia menyampaikan bahwa Raindra melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf c, Pasal 6 Ayat 1 huruf d, Pasal 11 Ayat 1 huruf a tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,” ucap Ramadhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan Pengawasan Obat

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan Pengawasan Obat

Nasional
Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran 'Copas' Dapil

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Nasional
Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Nasional
Dompet Dhuafa Berikan Layanan Trauma Healing untuk 50 Perempuan Penyintas Gempa Cianjur

Dompet Dhuafa Berikan Layanan Trauma Healing untuk 50 Perempuan Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Bertemu PKS, Golkar Ungkap Soliditas Parpol Pendukung Pemilu Terbuka

Bertemu PKS, Golkar Ungkap Soliditas Parpol Pendukung Pemilu Terbuka

Nasional
Update 7 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 392 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.696

Update 7 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 392 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.696

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung Utara

Densus 88 Tangkap Seorang Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung Utara

Nasional
Pilot Susi Air Diduga Dibawa KKB di Nduga, Polri Lakukan Operasi Pencarian

Pilot Susi Air Diduga Dibawa KKB di Nduga, Polri Lakukan Operasi Pencarian

Nasional
Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Nasional
Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.