Kompas.com - 28/09/2022, 16:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi demosi selama empat tahun kepada AKBP Raindra Ramadhan Syah (RRS) selaku mantan Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Polri menyebutkan bahwa AKBP Raindra tidak banding terkait putusan itu. Namun, hal itu diralat.

"Hasil sidang KKEP an pelanggar AKBP RRS yang semula pelanggar disampaikan tidak banding diralat menjadi pelanggar menyatakan banding," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Adapun sanksi demosi dijatuhkan kepada AKBP Raindra buntut dari tindakan tidak profesional dalam kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Sanksi itu diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Raindra pada Selasa (27/9/2022).

"Mendapat sanksi mutasi bersifat demosi selama empat tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri,” ujar Ramadhan.

Baca juga: Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Dalam sidang etik, perilaku Raindra juga dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Ia juga wajib mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

Selain itu, Ramahdan mengatakan, AKBP Raindra mendapat sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 12 Agustus sampai 10 September 2022 di ruang Patsus Divpropam Polri.

“Dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar,” ujar dia.

Baca juga: Berkas Perkara Obstruction of Justice Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Ia menyampaikan bahwa Raindra melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat 1 huruf c, Pasal 6 Ayat 1 huruf d, Pasal 11 Ayat 1 huruf a tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,” ucap Ramadhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Bharada E Ungkap Putri Candrawathi dan Brigadir Yosua Tidak Pernah Ada Permasalahan

Nasional
Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Suaranya Bergetar, Richard Eliezer Pejamkan Mata Ceritakan Momen Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Nasional
Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Nasional
Bharada E Sebut Ferdy Sambo Pakai Sarung Tangan Karet Sebelum Pembunuhan Brigadir J

Bharada E Sebut Ferdy Sambo Pakai Sarung Tangan Karet Sebelum Pembunuhan Brigadir J

Nasional
PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

Nasional
GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

Nasional
Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hong Kong

Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hong Kong

Nasional
Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Nasional
Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Nasional
Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.