Kompas.com - 27/09/2022, 23:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyoroti sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang tak kunjung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi.

Dia mengatakan, jika tidak merasa bersalah, seharusnya Enembe datang ke KPK untuk memenuhi panggilan.

"Kalau orang enggak merasa bersalah, ya tentu datang saja ke KPK begitu," ujar Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Disomasi Paulus Waterpauw, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Bukti-bukti Sudah Menjadi Buku

Habiburokhman menjelaskan, KPK pasti bekerja didasari oleh bukti, bukan sekadar asumsi.

Apalagi, KPK sudah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka, di mana pasti KPK mengantongi alat bukti.

"Kalau enggak puas dengan sikap KPK, ada mekanisme namanya praperadilan," ucapnya.

Kemudian, Habiburokhman mengomentari mengenai potensi jemput paksa terhadap Lukas Enembe oleh KPK.

Baca juga: Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

Pasalnya, Lukas Enembe sudah dua kali tidak datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa.

"Namanya hukum itu juga equality before the law, semua pihak diperlakukan sama," kata Habiburokhman.

Sementara itu, Habiburokhman turut menyinggung ramainya massa yang menjaga rumah Lukas Enembe agar tidak dilakukan jemput paksa.

Habiburokhman yakin KPK bisa menemukan solusi untuk menangani perkara dugaan korupsi Lukas Enembe ini.

"Saya yakin lah teman-teman KPK tahu solusinya untuk menegakkan hukum ya dengan pas dengan benar," imbuhnya.

Baca juga: KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait proses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Status tersangka Lukas Enembe telah ditetapkan oleh KPK. Akan tetapi, hingga saat ini Lukas belum dapat diperiksa oleh KPK lantaran belum satu kali pun menghadiri panggilan pemeriksaan.

"Saya kira, proses hukum di KPK semua harus hormati. Semua sama di mata hukum," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).

"Dan saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gazalba Saleh Ditahan KPK, KY Bakal Tegakkan Etik

Gazalba Saleh Ditahan KPK, KY Bakal Tegakkan Etik

Nasional
Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

Nasional
Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia

Sufmi Dasco Minta Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Jaringan Teroris di Indonesia

Nasional
Tuding KPU Utak-atik Data Verifikasi Administrasi, PRIMA: Ada Permainan di Sini

Tuding KPU Utak-atik Data Verifikasi Administrasi, PRIMA: Ada Permainan di Sini

Nasional
Wapres Minta MUI Efektifkan Tim Penanggulangan Terorisme

Wapres Minta MUI Efektifkan Tim Penanggulangan Terorisme

Nasional
Komnas HAM Desak Kejagung Kasasi dan Cari Aktor Tragedi Paniai yang Sesungguhnya

Komnas HAM Desak Kejagung Kasasi dan Cari Aktor Tragedi Paniai yang Sesungguhnya

Nasional
Peringati HDI 2022, Kemensos Perkuat Layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Peringati HDI 2022, Kemensos Perkuat Layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
Bertambah Lagi, Total Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur Capai 55.391 Unit

Bertambah Lagi, Total Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur Capai 55.391 Unit

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: MUI adalah Rumah Saya

Wapres Ma'ruf Amin: MUI adalah Rumah Saya

Nasional
Update 8 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.977 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.692.509

Update 8 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.977 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.692.509

Nasional
Pimpinan DPR Sebut RKUHP Masih dalam Proses Pengecekan Administrasi Belum Dikirim ke Istana

Pimpinan DPR Sebut RKUHP Masih dalam Proses Pengecekan Administrasi Belum Dikirim ke Istana

Nasional
Zulhas Tak Kaget Survei Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat: Sehari Bisa 9 Kali Ditelpon Presiden

Zulhas Tak Kaget Survei Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat: Sehari Bisa 9 Kali Ditelpon Presiden

Nasional
Update Gempa Cianjur: 8 Orang Masih Hilang, Korban Luka Berat yang Dirawat Berkurang Jadi 41 Orang

Update Gempa Cianjur: 8 Orang Masih Hilang, Korban Luka Berat yang Dirawat Berkurang Jadi 41 Orang

Nasional
Hendra Kurniawan Bantah Pernah ke Ruangan Ferdy Sambo pada 13 Juli

Hendra Kurniawan Bantah Pernah ke Ruangan Ferdy Sambo pada 13 Juli

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Terdakwa HAM Berat Paniai Divonis Bebas, Kejagung Akan Ajukan Kasasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.