Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Kompas.com - 27/09/2022, 22:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Badan Riset Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih harus bisa menunjukan independensinya dalam bekerja.

Ia mengatakan penjabat tak boleh menunjukan dirinya hanya sebagai pion politik Istana.

“Mampu tidak dia menunjukan bahwa dia tidak partisan, dia melakukan tugas-tugas di DKI Jakarta. Tidak cuma hanya robot, di (setir) apalagi itu,” sebut Siti dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

“Jangan sampai terbawa arus ke politik praktis yang berlebihan, seolah dia disetir Istana,” tuturnya.

Ia menyampaikan penjabat mesti menghindari politik praktis agar tak mendapatkan resistensi dari masyarakat.

Sebab pada saat ini kecurigaan publik pada proses pemilihan penjabat begitu besar.

“Apalagi sekarang ini kecurigaan publik pada penjabat luar biasa, karena apa, jangan-jangan ini titipannya (Istana), macem-macem demi politik,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Di sisi lain Siti percaya Presiden Joko Widodo bisa memilih orang yang tepat untuk memegang jabatan sementara Gubernur DKI Jakarta setelah masa tugas Anies Baswedan berakhir 16 Oktober 2022.

“Jokowi masih mempertimbangkan bagaimana suara publik dulu, dia selalu (mengatakan) ojo kesusu, jangan buru-buru, nanti apa yang dikatakan publik. Pak Jokowi diam-diam mendengarkan,” pungkasnya.

Diketahui hingga saat ini Presiden maupun Kemendagri belum menentukan penjabar Gubernur DKI Jakarta.

Meski begitu DPRD DKI Jakarta telah mengusulkan tiga kandidat yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, serta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.

Baca juga: Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Sepekan lalu, Jokowi mengklaim belum menerima usulan kandidat tersebut.

Ia mengatakan proses usulan kemungkinan baru diterima oleh Kemendagri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com