Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Kompas.com - 27/09/2022, 21:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang paling kecil potensinya untuk menimbulkan resistensi.

Sebab, Siti mengingatkan, situasi di Ibu Kota sempat memanas kala pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar beberapa waktu lalu.

"Tinggal dipilih dari tiga ini yang betul-betul paling kecil menimbulkan resistensinya. Karena Jakarta ini pernah dalam Pilkada agak bergejolak sedikit ya," kata Siti dalam acara Gaspol! Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Ia menambahkan, penetapan tiga nama calon penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah tepat. Pasalnya, ketiganya merupakan representasi tiga pihak.

"Representasi istana ada, representasi sekda ada, dari kemendagri ada. Masing-masing punya kekuatan dan kekurangan sendiri," ujarnya.

DPRD DKI sejumlah telah mengusulkan tiga kandidat penjabat gubernur ke Kemendagri. 

Baca juga: Soal Calon Penjabat Gubernur DKI, Ketua DPRD: 3 Nama itu Baik Semua

Mereka adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Mattali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Ketiga kandidat itu, sebut Siti, juga pernah bersentuhan dengan persoalan DKI Jakarta. Ketiganya pun memiliki keunggulan positif masing-masing, khususnya dalam memimpin sementara DKI Jakarta.

"Mulai Pak Bahtiar, dia ketum masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia di IPDN. Dia pernah jadi Plt tahun 2020 Pilkada di Riau. Jadi puspen, dirjen di kemendagri, polpum sekarang pernah di kesbangpol tentang keamanan, stabilitas politik, pemilu pilkada. Itu menu dia dalam konteks itu dia punya hubungan bagus dengan media, LSM, publik akademis," jelasnya.

Baca juga: Soal Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies, Wapres: Orang yang Pernah Berkecimpung di Jakarta

Sementara itu, Marullah disebut pernah menjadi Walikota Jakarta Selatan. Selain itu, selama menjabat sebagai Sekda DKI, Marullah juga bisa menjaga agar polarisasi tak terjadi.

"Pak Heru Wali Kota (Jakarta Utara), beliau (sekarang) ada di kantor presiden," ucap Siti.

"Tinggal dipilih mana yang dipilih Pak Jokowi tidak ada resistensi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com