Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Kompas.com - 27/09/2022, 21:36 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Badan Riset Nasional (BRIN) Siti Zuhro meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak mengusulkan kandidat baru penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga kandidat yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, serta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali.

“Apa gunanya DPRD dengan 9 fraksi mengerucut ke tiga calon lalu disampaikan, kemudian diabaikan, tidak elok, tidak etis,” papar Siti dalam acara Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Soal Calon Penjabat Gubernur DKI, Ketua DPRD: 3 Nama itu Baik Semua

Menurutnya, resistensi bisa saja muncul, jika usulan DPRD DKI Jakarta terkait penjabat ini tak diakomodir pemerintah pusat.

Siti menyampaikan, kondisi tersebut bisa mengganggu kerja penjabat terpilih nantinya.

“Karena daerah-daerah sudah melakukan pilkada langsung, jadi dengan penjabat ini saja polemiknya sudah luar biasa,” ucapnya.

“Karena kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung, lah sekarang penjabat ini akan melakoni kekuasaannya 2 tahun, ini bukan waktu yang singkat,” kata dia.

Baca juga: Mendagri Izinkan Penjabat Kepala Daerah Lakukan Mutasi

Siti mengaku senang mendengar kabar dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menceritakan Presiden Joko Widodo telah mendengarkan aspirasinya terkait penjabat ini.

Selain itu, Prasetyo menuturkan Jokowi meminta agar publik diberi tempat untuk menilai tiga kandidat penjabat tersebut.

“Jadi suara top down dari elite partai politik (parpol) sudah disampaikan, suara bottom up (diakomodir). Pak Jokowi (bisa) memilih dengan saksama sehingga tidak ada resistensi,” ujarnya

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.

Baca juga: Soal Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies, Wapres: Orang yang Pernah Berkecimpung di Jakarta

Dengan demikian, pemerintahan di DKI Jakarta bakal dilanjutkan oleh penjabat hingga terpilih gubernur baru pada Pilkada 2024.

DPRD DKI telah mengusulkan tiga nama penjabat DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Presiden Jokowi.

Terbaru, Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan usulan kandidat penjabat Gubernur DKI Jakarta.

”(Nama-nama yang diusulkan) Belum sampai ke saya, mungkin baru sampai ke Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” kata Jokowi ditemui wartawan seusai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com