Kompas.com - 27/09/2022, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam waktu dua tahun mendatang pemerintah tidak akan melakukan impor aspal.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Selasa (27/9/2022).

"Tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton, silakan BUMN swasta silakan, join dengan asing juga silakan," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Presiden menuturkan, pemerintah ingin ada nilai tambah dari aspal yang dihasilkan di Buton.

Menurut presiden, ada potensi produksi aspal mencapai 662 juta ton di kabupaten tersebut.

Namun demikian, di sisi lain saat ini Indonesia masih melakukan impor sekitar 5 juta ton aspal setiap tahunnya.

Baca juga: Kunjungi 3 Daerah di Sultra, Jokowi Akan Tinjau Penyaluran Bansos dan Pabrik Aspal

Jokowi mengkalkulasikan apabila potensi aspal di Buton dapat diolah dengan maksimal maka masih bisa diproduksi hingga 120 tahun lagi.

"Karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali sehingga kalau setahun (kebutuhan) impor 5 juta ton itu kira-kira masih 120 tahun lebih itu kita bisa olah aspal yang ada di sini," tuturnya.

"Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini semua ada di sini. Jadi kjta harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal. Bukan tambang (aspal)," tegas Kepala Negara.

Baca juga: Menaker bersama Presiden Jokowi Salurkan BSU kepada Pekerja di Sultra

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga mengungkapkan produksi aspal PT Wika Bitumen yang disebutkannya macet.

Jokowi menyayangkan tidak dijalankannya produksi aspal di sana

"Tadi saya cek yang punya Wika ternyata macet," kata Jokowi.

"Ini ada sebuah potensi besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu aspal. Tambang Problemnya adalah kita ini malah impor sampai kurang lebih 5 juta ton per tahun. Di sini produksi malah tidak dijalankan. Impor terus," tegasnya.

Baca juga: Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Sehingga ke depannya dia meminya agar ada hilirisasi produksi aspal di Buton.

"Semuanya berjalan tidak hanya mengambil raw material-nya saja sehingga enggak ada nilai tambah. Enggak, stop," tambah Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas Sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey..'

RKUHP Sudah Dibahas Sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey.."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan Sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan Sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan 'Stunting' di Indonesia

Wapres Nilai Ada Masalah dalam Penanganan "Stunting" di Indonesia

Nasional
Hendra Kurniawan Ungkap Alasan Gunakan 'Private Jet' untuk ke Jambi, Arahan Ferdy Sambo

Hendra Kurniawan Ungkap Alasan Gunakan "Private Jet" untuk ke Jambi, Arahan Ferdy Sambo

Nasional
Kilas Perjalanan RKUHP, Penantian Puluhan Tahun hingga Disahkan Jadi UU

Kilas Perjalanan RKUHP, Penantian Puluhan Tahun hingga Disahkan Jadi UU

Nasional
Agus Nurpatria Bantah Hendra Kurniawan Intimidasi Keluarga Brigadir Yosua

Agus Nurpatria Bantah Hendra Kurniawan Intimidasi Keluarga Brigadir Yosua

Nasional
DPR Minta Masyarakat Jangan Demo RKUHP, Pacul: Tempuh Jalur Hukum Saja

DPR Minta Masyarakat Jangan Demo RKUHP, Pacul: Tempuh Jalur Hukum Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.