Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Kompas.com - 27/09/2022, 14:03 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso selesai dimintai keterangannya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebagai saksi dari anggota DPR yang dilaporkan terkait penggunaan private jet oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Sugeng mengatakan, anggota DPR yang dilaporkan ke MKD itu adalah Heru Widodo dari Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"(Diperiksa) terkait pernyataan Pak Heru, yang intinya Pak Heru sebagai anggota Komisi III meminta Polri untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi 303 yang memberi fasilitas penggunaan private jet kepada Brigjen HK," ujar Sugeng saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Sugeng menjelaskan, Heru dilaporkan lantaran membuat pernyataan dengan mengutip rilis dari IPW.

Baca juga: Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Sugeng menegaskan bahwa benar IPW membuat rilis mengenai dugaan Brigjen Hendra Kurniawan difasilitasi private jet.

"IPW membuat rilis terkait permintaan IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami, dalam kewenangan, Polri memiliki kewenangan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar dugaan pemberian fasilitas penggunaan private jet pada 11 Juli, rute Jambi, yang digunakan Brigjen HK bersama rombongan di dalam tugas datang ke rumah Samuel Hutabarat," ujarnya.

"Benar saya sebutkan ada dua nama dengan inisial RBT dan YS, untuk didalami. IPW tidak bermaksud melakukan penuduhan, tapi minta didalami. Didalami itu bisa benar, bisa tidak, tadi di dalam saya sampaikan begitu," kata Sugeng lagi.

Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan tim khusus Polri, Sugeng menyebut Brigjen Hendra sudah mengakui mengenai penggunaan private jet untuk terbang ke Jambi.

Baca juga: IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Sugeng mengatakan pengakuan itu adalah sebuah fakta yang penting. Sehingga pihaknya mengeluarkan rilis agar Polri mendalami dugaan gratifikasi yang didapat Brigjen Hendra Kurniawan.

"Polri perlu mendalami adanya dugaan pelanggaran hukum dalam hal gratifikasi terkait penggunaan private jet ini. Apakah ini fasilitas pihak ketiga atau dibayari pihak ketiga, itu yang kami sampaikan," katanya.

Selanjutnya, berkaitan dengan Heru Widodo yang mengutip rilis IPW terkait dugaan gratifikasi Brigjen Hendra itu, Sugeng merasa Heru sedang menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR.

Sugeng menjelaskan peran anggota DPR diperlukan dalam hal mendorong kepolisian melakukan penyelidikan.

"Kalau saya boleh berpendapat, Heru Widodo sebagai anggota DPR, anggota parlemen, punya hak untuk menyatakan bersuara mewakili kepentingan publik. Tidak ada pelanggaran kode etik di sini, karena sumbernya pun ada, yaitu dari sumber IPW," ujar Sugeng.

Baca juga: Undang IPW ke DPR, MKD: Klarifikasi sebagai Saksi Terkait Private Jet Brigjen Hendra Kurniawan

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengungkapkan, MKD mengundang Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso untuk hadir ke Gedung DPR, Selasa (27/9/2022).

Tujuan MKD mengundang Sugeng Teguh Santoso terkait fasilitas private jet yang diterima mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

"Hari ini kami tadi mengagendakan klarifikasi mengundang pak Sugeng Teguh Santoso sebagai saksi terkait ada pemeriksaan di MKD soal private jet tersebut," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Habiburokhman mengatakan, MKD hendak meminta klarifikasi Sugeng Teguh Santoso perihal kebenaran dari kabar tersebut.

Pasalnya, ada laporan terhadap anggota DPR yang mengutip pernyataan Sugeng Teguh Santoso.

"Kami ingin mengklarifikasi, mengundang Pak Sugeng. Undangan resmi kami berikan," ucapnya.

Baca juga: IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com