Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Kompas.com - 27/09/2022, 12:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika berkesempatan bertemu presiden, tidak jarang momen langka ini dimanfaatkan warga untuk berbincang-bincang dan menyampaikan keluh kesahnya.

Hal ini juga terjadi ketika Presiden Joko Widodo memberikan bantuan subsidi upah (BSU) di Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022).

Seorang warga bernama Rahmat Irwanto bertanya kepada Presiden Jokowi mengenai ijazah sarjana yang dimiliki apakah bisa dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari Bank BUMN.

"Baru lima tahun lalu saya lulus. Bisakah ijazah saya dijadikan sebagai modal di BUMN, entah itu Bank BRI, entah Bank Mandiri, karena mengingat startup yang bapak sampaikan kemarin sudah menjamur Pak?” tanya Rahmat kepada Jokowi, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa siang.

Baca juga: Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Presiden Jokowi kemudian menjawab bahwa ada dua cara yang dapat dipilih oleh Rahmat jika ingin mengajukan pinjaman.

Cara pertama, yaitu melalui skema kredit usaha rakyat (KUR).

"Pertama coba dengan yang namanya KUR. KUR itu bisa sampai Rp 500 juta," kata Presiden Jokowi.

Cara kedua, menurut presiden, adalah melalui venture capital yang juga terdapat di BUMN.

"Kalau misalnya punya platform, punya aplikasi, berguna untuk petani untuk nelayan atau untuk UMKM bisa ikut pitching," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Lebih lanjut, kepala negara menyarankan kepada Rahmat untuk mempersiapkan proposal penawaran dan memaparkan proposal yang berisikan kesiapan, kemampuan, dan keuntungan yang bisa diberikan.

"Sekali lagi, orang mau meminjamkan ke kita itu akan melihat performa, lihat kinerja, lihat apa yang ditawarkan, apa yang diprospek. Kalau bagus bisa saja tanpa agunan, pitching itu enggak ada agunan," ujar Jokowi.

Menurut presiden, dalam proses pitching nanti akan melalui serangkaian proses seleksi dan hanya produk dengan kualitas baik yang akan terpilih.

"Yang paling mudah kalau memang barangnya bagus, produk aplikasinya bagus, produk platformnya bagus, itu bisa pitching. Biasanya (dari) seribu orang, hanya 10 orang yang dipilih, dipilih yang bagus-bagus. Tapi, kalau Rahmat punya yang bagus, berani, itu kompetisi," jelas presiden.

Baca juga: Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com