Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Kompas.com - 27/09/2022, 11:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, hukum di Indonesia layaknya sebuah industri.

Hal ini disampaikan Mahfud sehubungan dengan ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara.

Apalagi, Mahfud mengatakan, Mahkamah Agung (MA) selama ini selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri.

“Eh tiba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan. Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan,” ujar Mahfud, dikutip dari akun Instagram-nya, @mohmahfudmd, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Selain itu, Mahfud mengungkapkan, Presiden Joko Widodo kecewa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah justru gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen.

Mahfud juga menyampaikan, Presiden sangat prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Sudrajad Dimyati.

Menurut dia, pemerintah selama ini sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tetapi sering gembos di pengadilan.

Terlebih, pemerintah selama ini juga telah menindak tegas kasus korupsi di lingkungan pemerintah itu sendiri.

Ia mencontohkan, kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan kasus satelit di Kementerian Pertahanan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi itu, Mahfud menilai, Kejaksaan Agung selama ini sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya, begitu juga dengan KPK.

“Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA. Ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar,” kata dia.

“Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedang mereka yudikatif,” ujar Mahfud.

Baca juga: KPK Koreksi Mahfud, yang Terseret Suap Dua Hakim di MA, Bukan Dua Hakim Agung

Mahfud juga mengatakan, Presiden telah meminta dirinya untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia.

“Saya akan segera berkordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang memungkinkan secara konstitusi dan tata hukum kita itu. Presiden sangat serius tentang ini,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dalam kasus itu penyidik menetapkan Sudrajad dan sejumlah pegawai MA sebagai tersangka dari hasil OTT di Jakarta, Bekasi, dan Semarang pada Kamis (22/9/2022) hingga Jumat (23/9/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com