Satria Aji Imawan
Pengajar

Satria Aji Imawan (Aji) adalah ahli Administrasi Publik/Manajemen dan Kebijakan Publik. Aji meraih gelar Sarjana Ilmu Politik di bidang Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013. Aji juga menyelesaikan Master of Public Administration di University of Exeter (Britania Raya) pada tahun 2017. Aji aktif sebagai Pengajar dan Manajer Peneliti di Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (MDKIK SPs UGM). Aji juga aktif sebagai kolumnis, narasumber, dan pembicara di berbagai media dan acara.

Tinjauan Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi

Kompas.com - 27/09/2022, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENGESAHAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang terjadi beberapa hari lalu bak menjadi pisau bermata dua.

Pada satu sisi, pasal-pasal yang ada di dalam regulasi menjadi angin segar bagi publik yang resah dengan pencurian hingga penjualan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun di sisi lain, upaya sosialisasi mengenai UU ini perlu dilakukan secara masif.

Hal ini terlihat dari data yang dilansir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada survei tahun 2021 yang memperlihatkan bahwa hanya 48,8 persen dari 11.305 responden yang mengetahui tentang UU PDP.

Melihat hal ini, apa yang dapat dilakukan pemerintah agar UU PDP menjadi langkah serentak bangsa di dalam menanggulangi kebocoran data pribadi?

Pemerintah harus paham bahwa kebocoran data pribadi sudah jauh terjadi sebelum regulasi ini disahkan oleh DPR-RI.

Dalam beberapa kasus, kejahatan bersumber pada kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pintu masuk di dalam mengakses beberapa layanan publik.

Pintu masuk ini didukung oleh pembangunan aplikasi-aplikasi pemerintah yang mayoritas meminta NIK di dalam mengakses layanan publik.

Problem ini yang kemudian menjadikan keamanan data NIK dan akses internet masyarakat dapat dibobol oleh hacker seperti Bjorka.

Persoalan ini kemudian ditanggapi oleh para pengambil kebijakan dengan statement bahwa masyarakat harus melindungi data pribadi secara mandiri dengan melakukan perubahan one-time password secara berkala.

Fakta-fakta ini memperlihatkan besarnya gap kebijakan UU PDP pada ranah pelaksanaan, bukan pada wilayah perumusan regulasi. Sehingga, seharusnya ada penerjemahan yang lebih nyata atas UU PDP. Lalu, bagaimana hal itu diwujudkan?

Pengawalan sosial

Perlu diketahui bahwa regulasi hanyalah kerangka awal dari implementasi kebijakan publik. Langkah selanjutnya dari implementasi kebijakan adalah bagaimana sebuah aturan diletakkan pada sebuah konteks seperti di mana dia diterapkan dan karakter masyarakat seperti apa yang dibawanya.

Dalam hal ini, penerapan UU PDP tentu berbeda dengan daerah-daerah yang sudah menerapkan konsep smart city dengan daerah yang internet saja masih kesulitan. Artinya, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai dengan hanya dirumuskannya UU PDP.

Pemerintah harus mampu membumikan UU PDP agar dipahami masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah memiliki aturan mengenai korupsi, namun nyatanya masih banyak yang melanggar.

Hal ini bisa jadi tidak hanya karena persoalan cacat moral, namun juga kealpaan dalam memahami regulasi korupsi.

Tindakan-tindakan seperti ini bukan tidak mungkin terjadi lagi. Barangkali, kita masih ingat bagaimana hacker-hacker daerah pernah melakukan peretasan data pribadi untuk mengancam, melakukan spam, dan menipu.

Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi justru menjadi bumerang karena yang dilindungi justru berbalik arah melakukan kriminalitas atas regulasi.

Maka dari itu, pemerintah harus terus melakukan kampanye atas UU PDP. Kampanye dari UU PDP harus seimbang antara pembangunan aplikasi yang nantinya mungkin mampu melakukan saringan informasi pribadi dan aspek inovasi sosial.

Jika pengawalan aplikasi berbicara mengenai software, maka pengawalan inovasi sosial menekankan soal hardware seperti literasi digital, literasi informasi, dan kontrol norma sosial di dalam perlindungan data pribadi.

Kampanye ini perlu dilakukan terus menerus agar aplikasi yang dibangun kompatibel dengan standar moral yang ingin diciptakan.

Aspek Keberlanjutan

Jika hal itu mampu dibangun, maka penerjemahan UU PDP dapat dilakukan secara menyeluruh, baik secara mikro maupun makro.

Secara makro, UU PDP mampu memberikan efek jera kepada para penyintas informasi pribadi. Namun secara mikro, UU PDP harusnya mampu mengurangi jumlah orang yang terjegal karena kasus data pribadi.

Aspek keberlanjutan ini yang perlu didorong oleh pemerintah. Mindset yang berubah bahwa regulasi dibuat untuk mengubah perilaku, bukan menghukum siapa yang berperilaku nyeleneh atas regulasi.

Regulasi bukan diarahkan kepada banyaknya orang terkena kasus lalu dihukum, namun lebih kepada awareness masyarakat terhadap subyek yang dibawah oleh regulasi.

Kepekaan ini yang kemudian membuat masyarakat lebih berhati-hati di dalam penguasaan data pribadi.

Dengan demikian, regulasi UU PDP nantinya mampu menaikkan status sosial masyarakat Indonesia secara umum, yaitu masyarakat yang melek teknologi, peka terhadap informasi, dan memiliki standar moral dan sosial terhadap data.

Sekiranya kedua aspek tersebut mampu didorong oleh pemerintah. Aspek sosial dan keberlanjutan sangat penting karena digitalisme akan selalu menjadi platform pembangunan dunia ke depan.

Ditambah dengan isu-isu mengenai identitas di dalam lingkup global, maka isu mengenai data pribadi wajib menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

UU PDP tentu menjadi harapan besar bagi publik di tengah keresahan mendalam terkait data pribadi.

Maka, isu yang harus direspons secara cepat ini harus dijawab dengan tidak hanya keakuratan dan ketepatan perumusan aturan perlindungan data pribadi, namun juga pelaksanaannya.

Bagaimana kita menjaga data pribadi baik di level individu maupun organisasi akan menjadi ujian kedaulatan, keutuhan, dan kemerdekaan kita sebagai bangsa dan negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Jokowi Targetkan Jalan Tol sampai Banyuwangi Selesai Dibangun 2023

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Nasional
Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Soal Rekening Brigadir J, PPATK Ungkap Isinya Beberapa Ratus Juta

Nasional
Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Jokowi Diminta Perintahkan Kapolri Tangkap Pihak yang Terlibat Tambang Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.