Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Teguh Hari Prihatono menceritakan keberhasilan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam menangani konflik tanah antara Suku Anak Dalam dan pengusaha di Jambi.

Hari mengatakan, konflik tanah yang terjadi antara Suku Anak Dalam dan pemilik usaha sudah berjalan kurang lebih 22 tahun.

"Konflik suku anak dalam di Jambi, konflik itu sudah berlangsung kurang lebih (selama) 22 tahun, jadi tersingkirnya Suku Anak Dalam dari lahan mereka karena lahan itu kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok pengusaha itu," ujar Hari dalam acara diskusi di kanal YouTube Parasyndicate, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Hadi Tjahjanto Ajak Siswa SMA Wujudkan Reforma Agraria, Begini Caranya

Hari menceritakan, Menteri ATR Hadi Tjahjanto hadir ke lapangan melihat konflik secara langsung pada 22 Juli 2022.

Saat terjun ke lapangan, Hadi kemudian melakukan tripartite dan memediasi para pihak yang bersengketa.

"Ditemukanlah hasil kesepakatan baru per 30 Agustus (2022) itu (lahan milik Suku Anak Dalam harus) dikembalikan," papar Hari.

Hadi memberikan dua opsi, pertama pihak pengusaha dalam hal ini Koperasi Perkebunan Karya Maju (KPKM) dan PT Berkah Sapta Palma wajib menyediakan lahan 750 hektar untuk 744 Kepala Keluarga Suku Anak Dalam.

"Atau, kalau itu tidak bisa disediakan sampai 30 Agustus dikembalikan pada peta mikro di mana di awal mereka memiliki lahan," kata Hari.

Baca juga: Mulai 30 Agustus, Masyarakat Suku Anak Dalam 113 Bisa Tempati Lahan 750 Hektar

Hari menjelaskan, keberhasilan sengketa lahan yang dilakukan untuk Suku Anak Dalam akan menjadi percontohan untuk konflik tanah adat yang melibatkan suku asli setempat di daerah lainnya.

Keberhasilan ini sebelumnya sempat diumumkan langsung oleh Hadi Tjahjanto saat menemui perwakilan masyarakat Suku Anak Dalam 113 di Jambi pada Jumat (22/7/2022).

"Mulai pagi saya bersama Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kakanwil, Ketua DPRD menemui masyarakat Suku Anak Dalam 113 untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang masyarakat Suku Anak Dalam hadapi," ujar Hadi, Sabtu (23/7/2022).

Kunjungan tersebut merupakan langkah penyelesaian konflik pertanahan antara perusahaan dengan masyarakat Suku Anak Dalam 113.

"Sudah ditemukan kesepakatan bahwa sampai dengan 30 Agustus ini keinginan masyarakat Suku Anak Dalam untuk menempati lahan 750 hektar bisa dipenuhi," tambah Hadi.

Baca juga: Dukcapil Cetak 3.180 Dokumen Kependudukan untuk Suku Anak Dalam

Hasil pertemuan tersebut merupakan upaya terakhir dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan antara kedua belah pihak.

Sehingga, diharapkan tidak ada lagi kasus pertanahan dengan Suku Anak Dalam lainnya.

"Agar ada kepastian hukum dan rasa keadilan," ucapnya.

Hadi berharap, masyarakat Suku Anak Dalam 113 bersedia menjaga kondusifitas di lokasi sampai proses penyelesaian yang telah disepakati terwujud.