MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

Kompas.com - 26/09/2022, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, pihaknya akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR untuk menjelaskan prosedur setiap tamu masuk ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi kejadian tak bisa masuknya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso saat hendak memenuhi undangan MKD DPR RI.

"Saya juga akan panggil Sekjen DPR dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu DPR ini," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, pihaknya juga sudah memanggil petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang berinteraksi dengan Sugeng dan melarangnya masuk.

Baca juga: Klaim Ada Diskriminasi di Pintu Masuk, IPW Batal Penuhi Undangan MKD DPR

Menurut Habiburokhman, ia sudah menegur keras Pamdal yang dimaksud.

Ia juga mengingatkan agar prosedur masuk ke DPR tidak dipersulit.

"Kan DPR rumah rakyat, jangan dipersulit orang yang mau datang ke sini. Apalagi, orang yang mau membantu kerja-kerja DPR," katanya.

Atas kejadian tersebut, MKD DPR telah meminta maaf kepada Sugeng.

MKD, juga akan mengundang kembali Sugeng Teguh Santoso untuk membicarakan terkait Brigjen Hendra Kurniawan.

"Lagi koordinasi dengan beliau (tanggal pasti)," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Ketua IPW Sebut Alami Diskriminasi di Pintu Masuk Gedung DPR, MKD Minta Maaf

Sebelumnya diberitakan, IPW membatalkan kehadirannya ke DPR untuk memenuhi panggilan MKD pada Senin ini.

Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, pihaknya tak jadi datang ke DPR lantaran mendapatkan perlakuan tidak hormat saat akan memasuki gedung Kompleks Parlemen.

Sugeng menjelaskan, ia awalnya akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan.

Namun, menurut informasi Pamdal DPR, pintu tersebut diperuntukkan khusus anggota Dewan.

"Adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan," kata Sugeng.

Padahal, lanjut Sugeng, saat hendak masuk ke Gedung DPR, ia sudah menunjukkan surat undangan dari DPR RI yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Sekjen DPR Angkat Bicara Soal Ketua IPW Tak Bisa Masuk Gedung DPR: Bukan Diskriminasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.