KILAS

Menaker Ida Akan Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Sulawesi Tenggara

Kompas.com - 26/09/2022, 13:58 WIB

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 di Sulawesi Tenggara.

Acara akan digelar di Kantor Pos Bau Bau dan Kantor Pos Buton, Selasa (27/9/2022).

Pada peninjauan tersebut, Presiden Jokowi akan menyapa dan melakukan dialog dengan para pekerja atau buruh penerima BSU 2022.

"Setelah mendapat perintah Bapak Presiden, kami (Kemenaker) langsung menyalurkan BSU 2022 ini. Besok rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung penyaluran BSU di Bau Bau dan Buton," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (26/7/2022).

Ida menegaskan, penyaluran BSU 2022 bertujuan untuk meringankan para pekerja atau buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Lewat BSU, Kemenaker Apresiasi Pekerja dan Pengusaha Tanah Air

"BSU ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja atau buruh. Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja atau buruh di Indonesia," ucapnya.

Dia juga menjelaskan, BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Jika para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan untuk mendapatkan BSU 2022," katanya.

Adapun syarat penerima BSU, pertama, peserta harus menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

Syarat kedua, penerima harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK).

Penerima manfaat juga merupakan pekerja yang mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.

Baca juga: Menaker: Jika Pekerja Tidak Ikut Program Jamsostek, Tidak Ada Jalan Dapatkan BSU

Jika pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.5, persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Kemudian, BSU diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan, dikecualikan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022," kata Ida.

Ida menambahkan target penerima BSU 2022 sejumlah 14.639.675 pekerja atau buruh dengan total anggaran Rp 8.804.969.750.000.

Baca juga: Menaker: BSU Jadi Wujud Hadirnya Negara Atasi Kenaikan Harga BBM

Adapun penyaluran BSU 2022 di wilayah Sulawesi Tenggara sudah diberikan kepada 19.286 pekerja atau buruh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Jokowi Minta Kementerian Antisipasi Bencana dan Cuaca Ekstrem di Akhir Tahun

Nasional
DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Indonesia-Singapura dan Indonesia-Fiji

Nasional
Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Soal Reformasi Polri, Anggota Komisi III Didi Mukrianto: Problem Ada di Reformasi Kultural

Nasional
Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Jokowi: 2023 Ada Kemungkinan Ekspor Indonesia Menurun

Nasional
KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

KKP: Kepulauan Widi Tidak Boleh Diperjualbelikan

Nasional
Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Komnas Perempuan Akan Kaji Seluruh Pasal KUHP, Sebut Ada Plus Minus

Nasional
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun

Nasional
Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Sambo Bantah Bharada E soal Sosok Wanita yang Menangis: Tidak Benar Itu, Ngarang!

Nasional
Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Buka Sidang Kabinet, Jokowi: Harus Hati-hati dan Waspada Kondisi Ekonomi 2023

Nasional
Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Luapkan Amarah ke Ferdy Sambo, Eks Kabag Gakkum Provos: Jenderal Kok Bohong

Nasional
Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Gerindra Diajak PKS Gabung ke Koalisi Perubahan, Prabowo: Saya Belum Pelajari

Nasional
Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Pimpinan DPR Putuskan Tak Akan Temui Pengunjuk Rasa RKUHP

Nasional
Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Wamenkes Perkirakan Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Baru Telah Lewati Puncak

Nasional
Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Dasco Jelaskan soal Adu Mulut Saat Pengesahan RKUHP: Bukan Beri Catatan, Malah Minta Cabut Pasal

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.