Temui Komnas HAM, DPR Papua Bahas Kasus Mutilasi di Mimika hingga Kasus Korupsi Lukas Enembe

Kompas.com - 26/09/2022, 13:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyambangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2022).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari kekerasan mutilasi di Papua, penyiksaan di Mappi dan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Tiga hal ini disampaikan kepada kami," ujar Taufan saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (26/9/2022).

Taufan mengatakan, Komnas HAM sebagai lembaga yang menangani hak asasi manusia akan menindaklanjuti kasus mutilasi di Mimika.

Baca juga: Soal Polemik Lukas Enembe dan KPK, Jokowi: Hormati Panggilan dan Proses Hukum

Begitu juga kasus penyiksaan yang menewaskan satu warga sipil di Mappi.

Salah satu caranya adalah dengan mendorong pengadilan koneksitas untuk para pelaku yang berstatus sebagai prajurit TNI.

"Kami dorong agar ada pengadilan yang lebih fair yaitu pengadilan koneksitas. Nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah, juga kepada Panglima TNI, Kapolri dan seluruh jajarannya," papar dia.

Namun terkait dengan kasus korupsi yang kini menjerat Lukas Enembe, Komnas HAM tak mau ikut campur terlalu dalam.

Baca juga: KPK Akan Periksa Lukas Enembe di Kasus Suap dan Gratifikasi Terkait APBD Papua

Taufan mengatakan akan menghormati proses hukum yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komnas HAM, kata Taufan, dalam posisi memperhatikan aspek hak-hak kemanusiaan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

"Kami sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia harus menghormati proses hukum yang berjalan tapi tentu dimungkinan juga aspek hak-hak kesehatan (dan) kemanusiaan dari orang yang sedang berproses dengan hukum," imbuh dia.

 

Di sisi lain, Perwakilan DPRP John NR Gobai mengapresiasi langkah Komnas HAM untuk mendorong pengadilan koneksitas terhadap kasus mutilasi di Mimika.

Pasalnya, kasus mutilasi tersebut, kata Gobai, adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan.

"Ini sebuah penghinaan bagi manusia yang adalah ciptaan Tuhan," ucap dia.

Di sisi lain, Gobai juga meminta Komnas HAM bisa mengawasi proses hukum Lukas Enembe karena Gubernur Papua tersebut dikabarkan dalam keadaan kurang sehat.

"Untuk itu demi kemanusiaan, kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah yang kami duga dapat menimbulkan konflik," papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.