Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Yakin Koalisi Parpol 2024 Berpeluang Berubah

Kompas.com - 26/09/2022, 12:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menemukan, sebanyak 62,4 persen responden meyakini bahwa koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk saat ini sangat berpeluang berubah.

Mereka meyakini, komitmen dari partai politik yang terjalin hingga kini belum bisa menjamin gambaran koalisi yang sesungguhnya untuk tahun 2024.

Adapun pengumpulan pendapat dilakukan Litbang Kompas pada tanggal 6-8 September 2022, dengan jumlah responden sebanyak 504 responden dari 34 provinsi diwawancara melalui sambungan telepon.

"Separuh lebih responden, 62,4 persen, menyatakan apa yang dijalin di tataran elite partai politik saat ini berpeluang berubah. Sikap ini menegaskan, publik melihat peta politik masih sangat cair," kata Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Harian Kompas, Senin (26/9/2022).

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Jajak pendapat Litbang Kompas kali ini juga menemukan fakta lain, yaitu 65,2 persen responden meyakini koalisi yang saat ini berada dalam kursi pemerintahan akan berubah pada pemilu 2024.

Sementara sebanyak 22,2 persen responden meyakini koalisi tetap sama, dan 12,6 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Setidaknya sampai saat ini, ada dua komitmen koalisi yang sudah dibangun elit parpol. Pada 4 Juni 2022, terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua DPP PDI-P Puan Maharani ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Kemudian, pada 13 Agustus 2022, komitmen koalisi juga terbentuk antara Gerindra dan PKB dengan menandatangani piagam deklarasi koalisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Di mata publik, komitmen koalisi ini belum ditangkap bahwa koalisi partai politik sudah final. Keraguan ini bahkan disampaikan responden pemilih dari partai-partai yang sudah memberi sinyal terkait koalisi itu," ujar Yohan Wahyu.

Baca juga: Demokrat: Koalisi yang Kami Bangun Harus Jadi Pemenang di Pemilu 2024

Masih ragu-ragunya responden terhadap koalisi parpol terjadi karena pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden masih lama, yaitu baru dibuka akhir Oktober 2023.

Menurut Yohan, pengalaman koalisi pada Pemilu 2019 bisa menjadi cerminan. Kala itu, pendaftaran capres dan cawapres dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran.

"Durasi yang relatif masih lama inilah yang membuat sebagian besar responden melihat upaya-upaya membangun koalisi sejauh ini tidak menjamin menjadi gambaran final koalisi," katanya.

Temuan lainnya adalah 76,9 persen responden menyebut, pilihan untuk berkoalisi bagi parpol selama ini lebih banyak mencerminkan aspirasi elite partai. Sisanya, sebanyak 13,7 persen responden menyebut mencerminkan aspirasi pemilih, dan 9,4 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-PKS Alot Tentukan Cawapres, Demokrat Minta Usulannya Dihargai

Secara proporsi, penilaian secara kritis terhadap proses koalisi partai politik ini lebih banyak terlihat dari kalangan responden dengan latar belakang pendidikan tinggi.

Dari kelompok ini, 90,8 persen menempatkan proses koalisi sebagai wujud aspirasi elite semata, bukan pemilih.

Sementara itu, kelompok responden dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah proporsi responden yang pesimistis masih di bawah kelompok responden berpendidikan tinggi.

Sebanyak 85,3 persen responden berpendidikan menengah melihat koalisi hanya menampung aspirasi kepentingan elite partai. Sedangkan 67,9 persen responden berpendidikan dasar memandang koalisi lebih mengutamakan kepentingan elite partai.

"Sebanyak 76,9 persen responden pesimistis memandang koalisi ini, sehingga mereka lebih melihat penentuan koalisi berbanding lurus dengan kepentingan elite, serta berbanding terbalik dengan kepentingan pemilih," kata Yohan Wahyu.

Baca juga: PDI-P, PKB, dan Gerindra Dinilai Bisa Berkoalisi, asalkan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com