Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Kompas.com - 26/09/2022, 06:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BUKAN perjalanan yang mudah bagi kita untuk terus memberikan sumbangsih dan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai. Perjalanan PDI-P selama ini ibarat sebuah perjuangan mengarungi lautan, samudera perjuangan yang kadang penuh dengan badai dan topan. Kadang-kadang gelap, tapi penuh dengan bintang-bintang berkelip. Ada kalanya terasa hembusan angin segar. Tetapi kadang juga terasa tiupan hawa panas dan sengatan terik matahari. Lautan dan samudera perjuangan itu, bagaimana pun situasinya haruslah kita seberangi. Kuncinya hanya satu, yakni kesabaran progresif revolusioner,”Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputeri.

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputeri, saat membuka Rapat Kerja Nasional I dan Hari Ulang Tahun ke 43 PDI-P di Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2016 yang kebetulan saya hadiri sebagai tamu undangan, saya catat dan ingat betul.

Andai saja pesan-pesan Presiden ke-V Indonesia itu dicermati dan dipahami betul oleh kader-kadernya sendiri, tentu pembentukan “Dewan Kolonel” tidak harus dimunculkan di publik dengan gegap gempita.

Seperti yang disampaikan salah satu penggagas pembentukan Dewan Kolonel, anggota Komisi III DPR, Johan Budi, bahwa Dewan Kolonel merupakan kumpulan anggota Dewan yang menghendaki pencalonan Puan Maharani sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya Kongkow

Walaupun bersifat cair, karena beranggotakan lintas komisi, Dewan Kolonel memiliki koordinator yakni Trimedya Panjaitan. Sementara yang ditokohkan sebagai “jenderal” adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, Bambang Wuryanto (Kompas.com, 20/09/2022).

Puan Maharani diakui  Johan Budi, yang pernah jadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah tahu dan tidak melarang keberadaan Dewan Kolonel yang akan menyokong langkahnya untuk pencapresan.

Dewan Kolonel adalah inisiatif personal anggota DPR untuk mendukung Puan di Pemilu 2024 dan tidak ada kaitannya dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Jadi Dewan Kolonel adalah semacam tim yang ingin menyukseskan langkah-langkah politik cucu Bung Karno tersebut.

Dewan Kolonel tinggal menunggu keputusan akhir dari Megawati. Jika Megawati akhirnya merekomendasikan Puan yang maju, maka Dewan Kolonel akan “gaspol” di lapangan dan siap “mewangikan” nama Puan, mengingat mereka memiliki konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

Menarik memang jika melihat “pergulatan” internal di partai yang memelopori perlawanan terhadap rezim represif Soeharto, di setiap peristiwa politik besar terutama mendekati pemilihan presiden.

Sebagai partai besar dengan ceruk dukungan besar di akar rumput dan terkonsentrasi di Jawa dan daerah-daerah, setiap manuver yang dilakukan partai berlogo banteng hitam bermoncong putih itu membuat kepo masyarakat, elite-elite partai lain, pemerhati politik dan loyalis Jokowi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan kepada wartawan kegiatan Bank Jateng Friendship Run merupakan kegiatan promo Borobudur Marathon setelah 2 tahun tak bisa merayakannya.KOMPAS.COM/DEWANTORO Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan kepada wartawan kegiatan Bank Jateng Friendship Run merupakan kegiatan promo Borobudur Marathon setelah 2 tahun tak bisa merayakannya.
Dewan Kopral muncul karena ulah Dewan Kolonel

Tidak urung pembentukan Dewan Kolonel mendapat respon balik dari simpatisan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menghendaki PDI-P menjatuhkan pilihannya kepada sosok yang selalu menempati jajaran tiga besar peraih elektabilitas tertinggi sebagai capres dari berbagai lembaga survei.

Selama ini suara-suara orang-orang luar, yang notabene bukan kader PDI-P, selalu seiring seirama dengan pilihan PDI-P di dua pilpres berturut-turut. Pilihan PDI-P terhadap Joko Widodo memiliki kesamaan irisan aspirasi dari suara orang-orang yang tidak berpartai.

Raihan PDI-P di Pemilu 2014 sebanyak 23.681.471 suara atau 18,9 persen, yang kemudian meningkat di Pemilu 2019 menjadi 27.053.961 suara atau 19,33 persen dari total pemilih menjadi parameter betapa Jokowi effect serta pengaruh citra partai sangat berperan dalam kenaikan suara.

Reaksi kalangan pendukung Ganjar yang juga relawan Jokowi begitu mengetahui pembentukan Dewan Kolonel, tidak urung mengimbangi dengan pembentukan Dewan Kopral.

Baca juga: Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Menurut penggagasnya, Immanuel Ebenezer, dibentuknya Dewan Kopral atau Komando Perjuangan Rakyat Jelata tidak terlepas dengan manuver elite-elite PDI-P di DPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com