Kompas.com - 26/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PROGRAM AIMAN mendapatkan eksklusif laporan keuangan dari Konsorsium Judi yang selama ini dikenal dengan "Konsorsium 303" dan dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo.

Dari hasil laporan keuangan ini, rata-rata Rp 20 miliar digelontorkan setiap bulan. Sebagian besarnya diarahkan dengan kode "Coklat" yang merujuk pada polisi.

Sebelumnya beredar diagram Konsorsium 303. Diagram ini sempat ramai dibahas. Bahkan termasuk saat rapat antara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR.

Sejumlah anggota DPR bersuara agar kasus Konsorsium 303 yang kerap dikatakan sebagai bagian dari Kerajaan Ferdy Sambo diusut tuntas kebenarannya.

Di akhir rapat, Kapolri berjanji akan mengusut isu Konsorsium 303.

"Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja," kata Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Kala itu, Diagram Konsorsium 303 mengaitkan dengan Ferdy Sambo. Data yang saya dapatkan terkait aliran uang dari Konsorsium ke sejumlah oknum Polisi.

Saya mendapati data bahwa banyak nama dari penerima uang Konsorsium adalah nama-nama yang saat ini terkena kasus etik dan sebagian, bahkan sudah disidang etik.

Meski ada banyak yang sempat diperiksa dan belum disidangkan. Nama-nama tersebut tercatat menerima uang dari Konsorsium.

Bantuan kasus, perjalanan, hingga cerutu

Saya mendapati sejumlah pengeluaran, sebagian besar hanya menyebut kode "coklat", yang merujuk pada Polisi disertai dengan nama penerimanya.

Kebutuhannya mulai dari tiket pesawat, bulanan, hingga kebutuhan pribadi seperti minuman dan cerutu.

Cerutu pada satu bulan, misalnya, tercatat sebanyak Rp 70 juta lebih. Untuk minuman lebih dari Rp 50 juta.

Sementara bantuan untuk pejabat polisi melakukan perjalanan ke Eropa Rp 560 juta.

Adapula tercatat Pospol Pluit Rp 10 Juta hingga Bantuan Kasus Rekening Medan Rp 386 juta. Entah apa maksud dari Pemberian Pospol Pluit dan Kasus Rekening Medan ini.

Total laporan keuangan yang tertulis dari dugaan Konsorsium 303 kepada sejumlah Oknum Polisi ini, rata-rata Rp 20 miliar setiap bulannya.

Sebagiannya juga digunakan untuk kebutuhan operasional pribadi para pemegang uang di konsorsium ini.

IPW: Bukan hoaks

Saya mendapatkan laporan keuangan dua bulan, yakni Oktober dan November 2021 lalu.

Atas hal ini, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebutkan bahwa data ini bukan kabar bohong.

"Ini bukan Hoaks," ungkap Sugeng kepada Saya.

Sugeng meminta Kapolri segera menelusuri kebenaran hal ini. Menurut Sugeng, penelusuran soal ini bukanlah hal sulit.

Pasalnya, PPATK telah mengumumkan aliran dana judi online saja, jumlahnya Rp 155 triliun per tahun. Tentu hal ini dibarengi dengan aliran-aliran dana yang sudah dipetakan oleh PPATK.

Mengenai laporan keuangan konsorsium demikian, menurut Sugeng, sudah terbuka lebar dan mudah untuk menelusurinya.

Sejauh ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditanyakan soal perkembangan kasus Konsorsium 303, juga terkait pembelian tiket pesawat jet pribadi ke Jambi oleh sejumlah Polisi dalam kasus Ferdy Sambo, mengatakan masih dalam pendalaman.

“Itu bagian daripada, dari timsus ya, khususnya dari Wabprof ya,” tutur Dedi kepada wartawan di Gedung TNCC, Senin (19/9/2022).

Jika kita kupas kasus Sambo ini, maka ada tiga klaster kasusnya. Pertama, kasus pembunuhan berencana yang memang terus berjalan dan menuju ke Pengadilan.

Kedua, upaya sejumlah oknum Polisi yang hendak menghapus jejak pembunuhan Yosua, atau yang dikenal dengan kasus Obstruction of Justice, juga masih terus berjalan.

Ketiga, kasus konsorsium judi yang disebut adanya Kerajaan Sambo yang melindungi sejumlah kegiatan ilegal, seperti judi online hingga narkoba. Hal ini yang sampai saat ini belum ada perkembangan berarti.

Tak ada kata lain Polisi haruslah mengungkap tuntas tanpa batas. Terlalu mahal jika ada segelintir oknum yang dilindungi, tapi merusak marwah institusi.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Terkait Penetapan Tersangka

Nasional
Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

Nasional
Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Ajak Masyarakat Kerja Keras, Jokowi: Jangan Sedikit-sedikit Mengeluh

Nasional
Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Polri Cari Ismail Bolong Terkait Tambang Ilegal, Kapolri: Tunggu Saja

Nasional
Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Jokowi: Jangan karena Kepentingan Politik, Program Pemerintah Tidak Dilanjutkan

Nasional
Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.