Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2022, 19:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio curiga nama Joko Widodo (Jokowi) akan kembali muncul sebagai nama calon presiden (capres) yang paling diharapkan rakyat di Musyawarah Rakyat (Musra) II, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (2/10/2022) mendatang.

Diketahui, pada hasil Musra I di Bandung, Jawa Barat, pada akhir Agustus 2022, Jokowi menjadi capres harapan rakyat yang paling unggul.

"Marilah kita clear-kan, to be honest, to the point lah. Sudah, Musyawarah Rakyat ini adalah musyawarah relawan Jokowi yang ingin Jokowi lagi," ujar Hendri dalam acara diskusi Total Politik di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Relawan Gelar Musra II Awal Oktober, Akankah Jokowi Kembali Hadir?

Hendri menyebut masih ada relawan Jokowi lain yang juga ingin mendapat jabatan sebagai wakil menteri.

Menurutnya, saat ini sudah ada satu relawan Jokowi yang menjadi wakil menteri. Sehingga, jika Jokowi menjadi Presiden tiga periode, maka relawannya itu akan mendapat posisi strategis lagi.

"Jadi Musyawarah Rakyat ini bukan lagi mencari pemimpin. Ini sudah pasti hasilnya ujungnya Jokowi. Enggak mungkin hasilnya orang lain. Pasti Jokowi. Enggak mungkin kemudian tiba-tiba hasilnya Anies Baswedan atau Puan Maharani," tuturnya.

Sehingga, kata Hendri, apabila pada hasil Musra II di Makassar nanti nama yang keluar sebagai capres yang paling diharapkan rakyat adalah Jusuf Kalla, maka Musra akan berhenti dan tidak dilanjutkan lagi lantaran bukan nama Jokowi yang keluar.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho mengaku sudah curiga dengan Musra sejak pertama kali didirikan.

Baca juga: Jokowi Capres Paling Diharapkan di Musra, Panitia: Itu Baru di Jabar

Pasalnya, Musra diprakarsai oleh para relawan Jokowi.

"Musra kami pikir mau ada ke-2, ke-3, kami positive thinking kita akan dukung selama itu menguatkan demokrasi. Jadi kalau Musra ini makin ke sana menguatkan demokrasi, tentu ini baik. Apalagi kita ada pesta rakyat di 2024," kata Irwan.

"Tapi kemudian kalau ada arah Musra itu untuk konsolidasi 3 periode, tentu kita akan menolak. Karena sejak awal kita katakan periode 3 kekuasan tentu melanggar konstitusi," sambungnya.

Irwan menekankan durasi kekuasaan memimpin negara harus dikuasai, hanya sebanyak dua periode.

Dengan demikian, seharusnya masa tugas Jokowi sebagai Presiden akan berakhir di tahun 2024 nanti.

Menanggapi kecurigaan-kecurigaan tersebut, Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus menekankan bahwa hasil Musra I di Bandung adalah murni suara rakyat di Jawa Barat.

Baca juga: Jokowi Jadi Capres Paling Diinginkan di Musra, Demokrat: Skenario Wacana 3 Periode

Dia tidak bisa menjamin apakah nama Jokowi tidak dimunculkan di Musra II.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com