Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tak kunjung mengumumkan pembentukan koalisi, meski mengklaim pembahasan mengenai hal itu kian menguat.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin, sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan diusung menjadi calon presiden oleh ketiga partai itu, belum cukup kuat menjadi alat perekat koalisi.

Baca juga: Koalisi dengan Nasdem-PKS Alot Tentukan Cawapres, Demokrat Minta Usulannya Dihargai

"Koalisi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada berbagai faktor yang harus kita perhitungkan, salah satunya terkait kekuatan finansial Anies atau king maker-nya," ujar Ujang kepada Kompas.com, Minggu (25/9/2022).

Menurut dia, dengan menjadikan Anies sebagai capres, maka jatah untuk menjadi orang nomor satu atau nomor dua bagi ketiga parpol tersebut berkurang. Sementara diketahui, Anies bukanlah kader salah satu partai itu.

Baca juga: Nasdem Dinilai Dilema soal Koalisi dengan Demokrat dan PKS, Tak Siap Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

Padahal dalam membangun sebuah koalisi, kata Ujang, setiap parpol berharap adanya kompensasi yang diterima. 

Partai Nasdem, di satu sisi, memang secara tegas telah memunculkan nama Anies sebagai kandidat capres, selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

KOMPAS.com / Tatang Guritno Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderalnya Johnny G Plate bersama Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Sementara, Partai Demokrat dalam beberapa waktu terakhir cukup masif mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai pasangan Anies. Meski diketahui bahwa perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2019 lalu, tak lebih besar dari PKS.

Baca juga: Jika Berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem Dinilai Harus Mundur dari Pemerintahan Jokowi

"Nah, PKS kan tidak dapat. Bagi PKS apa?" ujar Ujang.

"Tentu PKS juga ingin kompensasi, apa, misalnya, bisa saja bantuan donasi untuk PKS (dalam bentuk) uang operasional, katakanlah, membantu PKS di pileg," lanjutnya.

Belakangan, PKS memunculkan tiga nama untuk mendampingi Anies, yakni Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Namun hingga kini belum ada keputusan siapa yang kelak akan mendampingi Anies, apabila jadi diajukan sebagai capres oleh koalisi ini.

Baca juga: 6 Nama Dipertimbangkan Sebagai Cawapres Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat

Di sisi lain, Ujang menilai bahwa ketiga partai politik juga masih melihat konstelasi koalisi lawan-lawan politiknya yang sejauh ini, meski telah membentuk beberapa poros, juga masih cair.

KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengelilingi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/9/2022) sore.

"KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) sudah berkoalisi tapi belum ada nama capres-cawapresnya, sama juga dengan KIR (Koalisi Indonesia Raya). Oleh karena itu saya juga melihat bahwa wajar jika Nasdem, PKS, dan Demokrat belum berkoalisi, dan belum mengusulkan nama capres-cawapresnya," jelas Ujang.

Baca juga: Hormati Usulan Capres-Cawapres dari Nasdem dan PKS, Demokrat Minta Usulan soal AHY Dihargai Juga

"Karena melihat konstruksi kekuatan lawan dulu, karena biasanya semuanya juga main di ujung, atau main di akhir, menjelang pendaftaran di KPU 2023 nanti," lanjutnya.