Kompas.com - 25/09/2022, 02:00 WIB
|


KOMPAS.com – Dalam proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, tak jarang permohonan yang diajukan ditolak.

Terdapat sejumlah alasan yang dapat menjadi penyebab penolakan tersebut.

Meski begitu, pemilik merek tetap dapat menempuh langkah-langkah untuk mengusahakan agar permohonan pendaftaran mereknya diterima.

Cara-cara ini tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Cara Mendaftarkan Merek dan Biayanya

Langkah yang diambil jika permohonan merek ditolak

Ketentuan mengenai merek diatur dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut undang-undang ini, pihak yang mengalami penolakan permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan banding.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Proses banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek ini dikenakan biaya sesuai ketentuan yang ada.

Permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak pemberitahuan penolakan.

Setelah itu, Komisi Banding Merek akan memberikan keputusan dalam waktu paling lama tiga bulan sejak permohonan banding diterima.

Jika permohonan banding dikabulkan, maka sertifikat merek tersebut akan diterbitkan.

Namun, apabila Komisi Banding Merek menolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama tiga bulan.

Jika Pengadilan Niaga kembali menolak gugatan tersebut, maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan kasasi.

Baca juga: Merek-merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Cara mengajukan banding atas penolakan merek

Cara mengajukan banding atas penolakan pendaftaran merek diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

Sebelum mendaftar, pemohon dapat menyiapkan syarat yang dibutukan, yakni:

  • salinan surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek;
  • bukti pembayaran permohonan banding; dan
  • surat kuasa jika permohonan banding diajukan oleh kuasa.

Setelah syarat siap, pemohon dapat mengikuti tahapan berikut:

  • Mengajukan permohonan banding merek kepada Komisi Banding Merek dengan mengisi formulir permohonan banding beserta syarat yang telah disiapkan;
  • Komisi Banding Merek akan melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 30 hari sejak permohonan banding diterima;
  • Jika dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon tinggal menunggu jadwal persidangan;
  • Namun, jika terdapat kekurangan pada dokumen perysaratan, maka Komisi Banding akan memberitahukan secara tertulis untuk melengkapi dokumen persyaratan paling lama dua bulan;
  • Jadwal sidang akan diumumkan melalui laman dgip.go.id dengan memilih menu “Komisi Banding Merek” lalu “Jadwal Persidangan Komisi Banding”;
  • Ketua Komisi Banding akan melakukan pemeriksaan substantif melalui persidangan yang dapat dilakukan secara online atau offline;
  • Keputusan Komisi Banding diberikan maksimal 90 hari sejak permohonan banding diterima.

Terdapat tiga jenis hasil keputusan Komisi Banding Merek, yakni mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak.

 

Referensi:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Nasional
PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

Nasional
Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Jusuf Kalla Sebut PMI Akan Lipat Gandakan Pasokan Air Bersih di Cianjur

Nasional
ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

Nasional
Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Kritik Jokowi Kerahkan Relawan, Demokrat: Presiden Fokus Kerja Saja daripada Urus Capres 2024

Nasional
Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Sindir Jokowi, Demokrat: Pemimpin Bukan Dilihat dari Fisik atau Citranya, Seolah Dekat Rakyat

Nasional
Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Bersama WMP Group, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Tim Psikologi TNI AL Beri Trauma Healing Anak-anak Korban Gempa Cianjur

Nasional
KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

KSAL Yudo Margono, Sang Panglima Kapal Perang Calon Kuat Panglima TNI

Nasional
KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Mengurus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

Nasional
Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Semarakkan Sail Tidore 2022, BPJS Ketenagakerjaan Ajak Seluruh Pekerja Peduli Jaminan Sosial

Nasional
Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Di Munas KAHMI, Prabowo Puji Eksistensi Kader HMI di Partai Politik

Nasional
Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Ismail Bolong Diburu Polisi, Akankah Terungkap Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal?

Nasional
Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Dampak Gempa Cianjur

Nasional
Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Kunjungi Cianjur, Mensos Risma Sisir Pengungsian yang Sulit Terjangkau Bantuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.