Kompas.com - 23/09/2022, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan memang belum mengumumkan nama calon presiden (capres) yang akan mereka usung pada Pemilu 2024.

Namun, dinamika politik yang berkembang belakangan seolah mengisyaratkan bahwa partai berlambang banteng itu mendukung pencalonan Puan Maharani.

Sebaliknya, nama kader PDI-P lainnya yang juga digadang-gadang sebagai capres, Ganjar Pranowo, semakin tersisihkan.

Dugaan ini pun memunculkan beragam spekulasi. Misalnya, seberapa besar peluang kemenangan Puan jika maju sebagai capres, hingga potensi Ganjar Pranowo bermanuver ke partai lain.

Baca juga: Lampu Kuning dari Puan Maharani dan Kedigdayaan PDI-P di Jawa Tengah

Berat sebelah

Sinyal keberpihakan PDI-P ke Puan bukan tanpa alasan. Sejak beberapa bulan lalu, Ketua DPP PDI-P itu telah diberi tugas khusus oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk safari politik ke partai-partai lain.

Oleh sang ibu, Puan juga diberi mandat untuk berkeliling Indonesia, menemui kader-kader PDI-P di daerah.

Terbaru, sejumlah kader PDI-P membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel untuk mengupayakan pencapresan Puan.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bentuk Dewan Kolonel, Wangikan Citra Puan Maharani hingga ke Dapil

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Keberadaan Dewan Kolonel sempat membuat Megawati terkejut. Megawati mengatakan, Dewan Kolonel tak ada dalam AD/ART PDI-P.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto pun memastikan, Dewan Kolonel hanya guyonan politik.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022)

"Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," sambungnya.

Kendati demikian, menurut Hasto, partainya tak akan menertibkan kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel itu.

Baca juga: Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel untuk Puan Maharani

Tersisih

Merespons Dewan Kolonel, para relawan pendukung Ganjar tak mau kalah. Mereka berencana membentuk Dewan Kopral untuk mendorong pencapresan Ganjar pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer mengungkapkan, pihaknya serius untuk meresmikan pembentukan Dewan Kopral.

Nantinya, forum itu bakal memiliki kepengurusan, tapi tidak seketat organisasi pada umumnya.

"Lagi dirumuskan. Tetapi strukturnya tidak gemuk seperti pada umumnya organisasi," kata pria yang akrab disapa Noel itu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: PDI-P Tak Akan Tertibkan Kader yang Gagas Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani

PDI-P pun telah angkat bicara soal ini. Hasto bilang, sama seperti Dewan Kolonel, Dewan Kopral juga hanya akan partainya anggap candaan politik.

"Ya, namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," ucap Hasto.

Sementara, terkait ini, Ganjar Pranowo meminta semua pihak menahan diri. Dia berkata, ihwal pencapresan merupakan kewenangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Kedua, yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan," ujarnya.

Terlepas dari itu, muncul spekulasi publik bahwa nama Ganjar belakangan semakin tersingkirkan dari radar pencapresan PDI-P.

Sinyal itu ditunjukkan dari Ganjar yang berkali-kali dia disindir oleh elite partainya sendiri. Bambang Pacul pernah menyebut Ganjar keterlaluan karena berambisi maju sebagai capres.

Sementara, Trimedya Panjaitan pernah menyebut Gubernur Jawa Tengah itu kemlinthi alias sombong karena berhasrat mencalonkan diri di pilpres.

Ganjar juga beberapa kali tak diundang di acara PDI-P yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan markasnya sendiri.

Dalam rangkaian acara ulang tahun PDI-P yang digelar Mei 2021 lalu misalnya, Ganjar tak diundang. Padahal kegiatan itu dihadiri kepala daerah PDI-P se-Jawa Tengah.

Ganjar juga tak mendapat undangan dalam acara halalbihalal PDI-P Jawa Tengah pada Lebaran 2022.

Terbaru, dia tidak diundang dalam acara konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024 Provinsi Jateng yang digelar di Semarang, Minggu (18/9/2022).

Padahal, kegiatan itu dihadiri oleh bupati dan wali kota di Jateng dari PDI-P. Hadir pula Puan Maharani.

Peluang manuver

Melihat dinamika ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, tak menutup kemungkinan Ganjar bermanuver ke partai lain untuk pencapresan 2024.

Ujang menilai, PDI-P semakin terlihat condong ke Puan. Sebaliknya, Ganjar kian terpinggirkan dari radar pencapresan partainya sendiri.

"Dengan situasi seperti saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, maka celah Pak Ganjar adalah harus berangkat dari partai lain," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Menurut Ujang, wajar jika PDI-P berat sebelah ke Puan. Sebab, Ketua DPR RI itu punya previlese sebagai putri Megawati, pimpinan tertinggi partai.

Seandainya Puan maju sebagai capres, maka estafet kepemimpinan PDI-P juga akan tetap terjaga di lingkaran trah Soekarno. Hal ini tak dijumpai di diri Ganjar.

Jika ke depan dukungan PDI-P semakin terlihat berat ke Puan, Ujang menilai, Ganjar sangat mungkin melirik partai lain.

Apalagi, beberapa parpol terang-terangan memasukkan nama Ganjar dalam radar capres mereka, seperti Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ujang yakin, dengan elektabilitas yang besar, Ganjar dapat leluasa menggalang dukungan pencapresan dari partai lain.

"Bukan tidak mungkin Ganjar akan koordinasi atau kompromi dengan Presiden Jokowi, kira-kira partai mana yang bisa memberikan jalan untuk Ganjar bisa menjadi capres," ujarnya.

Baca juga: Respons soal Dewan Kopral, Ganjar: Saya Minta Semuanya Tahan Diri

Menurut Ujang, sebenarnya sangat berisiko bagi PDI-P mengusung Puan sebagai capres. Sebab, elektabilitas mantan Menko PMK itu masih sangat rendah.

Apalagi, jika kelak Ganjar maju sebagai calon presiden pesaing Puan, bukan tidak mungkin PDI-P gigit jari karena kalah pertarungan.

Namun demikian, Ujang berpendapat, segala risiko itu telah diperhitungkan oleh partai banteng.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," ucapnya.

Lagi pula, lanjut Ujang, selama gong pencalonan presiden belum ditabuh, PDI-P akan terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan. Misalnya, melalui Dewan Kolonel yang baru-baru ini dibentuk.

"Walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P," kata Ujang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Nasional
Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Nasional
Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Nasional
Moeldoko: Soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Moeldoko: Soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Nasional
Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Nasional
Vaksin Meningitis Langka, Kemenag Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Vaksin Meningitis Langka, Kemenag Bakal Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Nasdem Ingatkan Pesan Paloh ke Ridwan Kamil, Jangan Masuk Nasdem, Tak Usah Berpolitik

Nasdem Ingatkan Pesan Paloh ke Ridwan Kamil, Jangan Masuk Nasdem, Tak Usah Berpolitik

Nasional
Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Inflasi Indonesia Terjaga, Jokowi: Menkeu dan BI Berjalan Beriringan

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

AHY Minta Kader Demokrat di Papua Tenang, Hormati Proses Hukum pada Lukas Enembe

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Gali soal Anggota DPR yang Nitip Pamdal

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal karena Permintaan Keluarga

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Informal karena Permintaan Keluarga

Nasional
Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Polri Sanksi Kombes Murbani Budi Pitono Demosi 1 Tahun Buntut Kasus Brigadir J

Nasional
Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Lukas Enembe Digantikan Willem Wandik sebagai Plt Ketua DPD Demokrat Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.