MPR Buka Peluang UU Pemilu dan Pilkada Digabung Jadi Omnibus Law demi Pilkada Asimetris

Kompas.com - 22/09/2022, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian MPR RI tak menutup peluang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada digabung pada masa mendatang.

Hal ini diungkapkan anggota Badan Pengkajian MPR RI, Sodik Mujahid, saat ditanya soal wacana pilkada asimetris dan pemilihan legislatif (pileg) dengan sistem proporsional tertutup.

"Tidak mustahil ada penyatuan lagi ya," kata Sodik kepada wartawan di kantor Bawaslu RI, Kamis (22/9/2022).

"Tetap bisa juga (digabung) apalagi sekarang sedang tren juga omnibus law, (undang-undang tentang) pendidikan digabung, kemudian kemarin (undang-undang tentang) tenaga kerja, itu tidak mustahil," imbuhnya.

Baca juga: MPR Sebut Wacana Pilkada Asimetris dan Pileg Proporsional Tertutup Tidak untuk 2024

Sebagai informasi, dalam pilkada asimetris, maka ada beberapa kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat.

Sementara itu, dalam pileg proporsional tertutup, pemilih tidak mencoblos langsung calon anggota legislatifnya, melainkan mencoblos partai politik. Partai politik yang kemudian memilih kadernya untuk duduk di parlemen.

Untuk menerapkan keduanya, maka UU Pemilu dan UU Pilkada dinilai perlu diubah.

Karena perubahan ini perlu proses panjang, maka Sodik mengatakan, hampir mustahil penerapan dua model pemilu itu bisa dilakukan pada 2024, namun tak menutup kemungkinan bakal terjadi pada pemilu edisi berikutnya.

Baca juga: MPR Pertimbangkan Pilkada Asimetris, Sebagian Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung

"Kemarin kan Undang-undang Pemilu tidak direvisi, padahal mungkin jika direvisi akan ada tadi ya pengaturan semacam ini (pilkada asimetris dan pileg proporsional tertutup)," kata Sodik.

"Hal yang penting itu bagi kami (ada) di DPR. Jika ada yang semacam itu, maka kami akan mengubahnya dalam undang-undang. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi (penggabungan UU Pemilu dan Pilkada) sangat amat mungkin," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, usul mengadakan pilkada secara asimetris dan pileg proporsional tertutup kembali mengemuka setelah Badan Pengkajian MPR RI bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin.

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat, berdalih bahwa perubahan model dua pemilu itu untuk menekan biaya politik dan demi efisiensi penyelenggaraan pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Nasional
Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Nasional
Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Nasional
Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.