Kompas.com - 22/09/2022, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Kamis (22/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Jokowi.

Antara lain, masukan untuk revisi Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait poin daerah otonomi baru (DOB) dan soal panitia pengawas pemilu (panwaslu) ad hoc (pengawas TPS).

Baca juga: Bawaslu Tegaskan Kampus Tak Bisa jadi Lokasi Kampanye Pemilu

Adapun dalam UU Pemilu dijelaskan bahwa calon anggota panwaslu berusia paling rendah 25 tahun. Sedangkan untuk pendidikan, calon anggota panwaslu minimal adalah lulusan SMA.

"Kami juga mengusulkan panwas ad hoc diturunkan usianya jadi 17 tahun atau 18 tahun. Karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Pak Presiden mengerti kesulitan Bawaslu dalam melakukan rekrutmen terhadap pengawas ad hoc terutama di kabupaten, kota di daerah kepulauan, perbatasan dan sebagainya," ujar Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Dan kami mohon pendidikannya diturunkan juga jadi (minimal) SMP. SMP kan pasti sudah bisa baca tulis, bisa menambah, mengurang, mengkali, itu kan kemampuan dasar yang dibutuhkan teman teman pengawas di tingkat ad hoc. Di TPS," jelasnya.

Bagja menuturkan, apabila usulan kualifikasi batas usia dan pendidikan itu tak terpenuhi, maka Bawaslu akan semakin kesulitan merekrut pengawas ad hoc.

Selain itu, Bagja juga meminta agar pihak keamanan dan pengawas di TPS yang berlokasi di pulau terluar bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya.

“Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah,” tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Santuni Keluarga Petugas Panwaslu yang Meninggal Dunia Saat Bertugas

Lebih lanjut, Bagja juga meminta dukungan kepada Presiden terkait penyediaan fasilitas BPJS untuk pengawas ad hoc. Dia menyebutkan, Presiden Jokowi akan mendukung hal tersebut.

“Kami juga mohon support terhadap dukungan penyediaan fasilitas BPJS buat teman-teman pengawas ad hoc terutama. Pak Presiden mendukung sekali untuk hal tersebut, semoga langkah awal ini akan lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.

Selanjutnya, Bagja menuturkan bahwa kepala negara menginstruksikan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) Pemilu.

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan penegakan hukum.

“Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” ujar Bagja.

Baca juga: Respons SBY, Ketua Bawaslu: Enggak Masalah, Politisi Silakan Turun Gunung

Pada kesempatan yang sama, Bagja juga mengundang Presiden untuk hadir sekaligus membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali yang akan digelar pada 9 Oktober 2022 mendatang.

“Ini merupakan sebuah conscious bahwa perkumpulan tribunal election di seluruh dunia yang Bawaslu sekarang menjadi Presiden dari Global Network on Electoral Justice. Ini acara tahun ini paling besar dan semoga Pak Presiden bisa hadir dan membuka acara tersebut,” tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun Temurun Panglima TNI

Nasional
Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Kode Jokowi Buat Tokoh Tertentu Dinilai Sekadar Basa-basi Politik

Nasional
Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Dukungan Politik Jokowi Legal Asal Tak Kerahkan Fasilitas Negara

Nasional
Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya 'Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?'

Ganjar: Waktu Masuk Partai, Saya Ditanya "Ah Geblek Amat, Kok PDI-P?"

Nasional
[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

[POPULER NASIONAL] Restu Jenderal Andika untuk Laksamana Yudo Margono | Ferdy Sambo Disebut Sampaikan Brigadir J Harus Dihabisi

Nasional
KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

KIB Bakal Gelar 1-2 Pertemuan Lagi buat Kerucutkan Nama Capres

Nasional
Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Ganjar Akui Bangun Citra Lewat Medsos, sampai Disebut Artis Tiktok

Nasional
Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Nasional
Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Musra Akui Ada Relawan Jokowi yang Dorong Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Nasional
Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.