Kompas.com - 22/09/2022, 15:36 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menegaskan, pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe harus dilakukan, meskipun ada kelompok masyarakat tertentu yang menolak hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan pendekatan khusus guna mengatasi gangguan situasi keamanan yang terjadi di lapangan.

Baca juga: Banyak Warga Papua Bela Lukas Enembe meski Sudah Jadi Tersangka KPK, Kenapa?

“Prinsipnya penegakan hukum itu harus dilakukan, meskipun ada kata-kata resistensi dari kelompok masyarakat tertentu,” tutur Arsul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (22/9/2022).

Menurut dia, aparat TNI dan Polri dapat memberikan dukungan keamanan kepada Komisi Antirasuah dalam proses pemeriksaan itu.

Baca juga: 2 Menteri Kompak Sebut Perkara Korupsi Lukas Enembe Tak Terkait Politik

“Saya yakinlah teman-teman KPK sudah mengantisipasi itu, tapi tidak boleh karena ada resitensi dari kelompok tertentu, proses hukum itu tidak bisa dijalankan,” paparnya.

Arsul meminta agar KPK tidak ragus melakukan proses hukum terhadap Enembe yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar. 

Hanya, ia mengingatkan bahwa sebagai tersangka, Enembe juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penyidik.

Baca juga: MAKI Ingatkan Pendukung Lukas Enembe Bisa Dipidana jika Halangi Penyidikan KPK

“Karena bagaimana pun sistem hukum kita itu menganut asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah,” ujar dia.

Arsul menegaskan bahwa seorang tersangka baru benar-benar dinyatakan bersalah setelah melewati proses peradilan.

Ia tak ingin ada pembentukan opini seolah-olah Enembe telah dinyatakan bersalah sebelum putusan peradilan.

Baca juga: Boyamin Sebut KPK Harus Jemput Paksa Lukas Enembe jika Senin Depan Mangkir

“Katakanlah men-create opini bahwa seolah-olah yang bersangkutan itu sudah pasti bersalah. Kalau seperti itu nanti bukan proses hukum, bukan proses peradilan yang terjadi, tapi proses penghukuman di pengadilannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Enembe telah berstatus tersangka sejak 5 September 2022. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 12 aliran uang tak wajar yang masuk ke rekening Enembe dan anaknya.

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Temuan PPATK soal Setoran Rp 560 M ke Kasino Judi

Salah satunya uang Rp 560 miliar yang diduga mengalir ke kasino judi.

Hingga kini, Enembe belum memenuhi panggilan sebagai tersangka yang telah dilayangkan KPK. Pada Senin pekan depan, Enembe kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Pengacara Enembe, Aloysiun Renwarin menyatakan bahwa dirinya belum dapat memastikan apakah kliennya akan memenuhi panggilan kedua itu atau tidak. Sebab, ia berdalih, Enembe masih dalam kondisi sakit.

Baca juga: KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan Penyidik Senin Pekan Depan

Sementara itu, hingga kini ratusan orang yang diduga simpatisan Enembe berjaga di sekitar rumahnya yang berada di sekitar Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Setelah Pengumuman Pencapresan Anies, PSI: Kebetulan Saja

Nasional
Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam

Nasional
PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

PPP: Kami Ajak Demokrat Gabung KIB, Katanya Akan Diskusi Serius kalau Tawarannya Menarik

Nasional
Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Gelar Rapat Paripurna, DPR Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Nasional
Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Anies dan Ganjar Dideklarasikan Jadi Capres, Pengamat Yakin Ada 3 Poros pada Pilpres 2024

Nasional
10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

10.000 Petani dan Buruh Tani Tembakau di NTB Diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

29 Aktivis, Pakar Hukum, dan Tokoh Publik Temui Mahfud MD, Ada Apa?

Nasional
Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Hakim Aswanto Dicopot DPR, Jokowi Didesak Tak Teken Keppres

Nasional
Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Kasus Hakim Agung, Mahfud Sebut Pailit Modus Baru Korupsi

Nasional
Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Deklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI Tegaskan Tak Akan Dukung Anies Baswedan

Nasional
Siapkan Strategi untuk di Pengadilan, Pengacara Bharada E: Pastinya Nanti Ada Kejutan

Siapkan Strategi untuk di Pengadilan, Pengacara Bharada E: Pastinya Nanti Ada Kejutan

Nasional
DPR Dinilai Arogan Copot Hakim MK Sepihak, Didesak Batalkan Keputusan

DPR Dinilai Arogan Copot Hakim MK Sepihak, Didesak Batalkan Keputusan

Nasional
Ketua Komisi III Nilai Kemungkinan Dicopot atau Tidak Kapolda Jatim Bergantung dari Hasil Investigasi

Ketua Komisi III Nilai Kemungkinan Dicopot atau Tidak Kapolda Jatim Bergantung dari Hasil Investigasi

Nasional
DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Nasional
Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.