Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2022, 13:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tegas dalam menegakkan hukum terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Jokowi meminta agar penegakan oleh Bawaslu tidak memandang bulu agar penyelenggaraan pemilu semakin baik ke depan.

"Permintaan Pak Presiden agar bawaslu tegas dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukukm pidana maupun penegakan hukum administrasi," kata Bagja usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bagja menuturkan, Jokowi juga bercerita mengenai pengalamannya diperiksa oleh Bawaslu saat bertarung merebutkan kursi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Teken Keputusan Bersama Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Bagja mengatakan, Jokowi mengapresiasi proses yang dijalaninya itu dan berharap menjadi pembelajaran para peserta pemilu berhati-hati dalam mengikuti proses pemilu.

"Beliau mengapresiasi inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas sehingga kemudian para peserta pemilu menjadi berhati hati dalam lakukan proses-proses kampanye, proses-proses penggalangan massa dan lain-lain," katanya.

Di sisi lain, Bagja juga mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku mesti turun gunung untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Gerindra dan Prabowo Disebut Berkepentingan Jaga Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil

"Para politisi silakan turun gungung memastikan penyelenggaraan demokrasi kita lebih baik untuk menegakkan keadilan," ujar Bagja.

Ia menambahkan, Bawaslu dan pemerintah punya semangat yang sama agar pemilu berjalan jujur dan adil.

Selain itu, untuk mencegah adanya politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan; kampanye hitam, serta hoaks demi menghindari polarisasi di tengah masyarakat.

Baca juga: PDI-P Ungkap Alasan Gencar Sikapi Pernyataan SBY Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com