Kompas.com - 22/09/2022, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri forum R20 pada November 2022 mendatang.

Pria yang karib disapa Gus Yahya mengungkapkan, R20 merupakan forum dialog antartokoh agama dunia.

"Kami tadi memohon kesediaan presiden untuk hadir memberikan arahan dan membuka secara resmi forum R20," kata Yahya seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

"Dan bapak presiden mengatakan berkenan hadir," ujar Gus Yahya melanjutkan.

Baca juga: Kemenag dan Ketum PBNU Kunjungi Kantor Liga Muslim Dunia, Bahas Kerja Sama Penyelenggaraan R20

Yahya mengatakan, sudah ada sejumlah tokoh agama yang mengonfirmasi hadir di forum G20. Di antaranya Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al Issa dan Presiden Pontifical Council for Interreligous Dialogue Kardinal Miguel Ayuso.

Kemudian, Sekretaris Jenderal World Evangelical Alliance Pendeta Thomas Schirrmacher, Doktor Hamdan Salam Al Mazrouei, serta Raja Kamboja Norodom Sihamoni yang merupakan tokoh agama Buddha.

"Demikian juga ada beberapa pemimpin negara lain yang juga kami jajaki. Nanti kami umumkan secara lengkap setelah kami mendapat konfirmasi," ujar Gus Yahya.

Yahya mengatakan, R20 adalah upaya agar para pemimpin agama berhenti menjadikan agama sebagai bagian dari masalah, tetapi mulai jadi bagian dari solusi.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR Bertemu KPU, Peluang Jokowi Tertutup Ikut Pilpres 2024

Ia menyebutkan, R20 nantinya akan menghasilkan kesepakatan tentang cara pandang bersama supaya agama bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah global, termasuk di bidang politik dan ekonomi.

"Bagaimana agama bisa menyediakan inspirasi spiritual untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah global, ini yang akan jadi topik utama," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan, dalam forum R20, PBNU juga akan mempromosikan praktik moderasi beragama di Indonesia dengan mempresentasikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Walaupun kita juga masih punya masalah-masalah terkait agama, tetapi landasan ini jelas telah terbukti memberikan pondasi yang kokoh bagi harmoni masyarakat di Indonesia," katanya.

Baca juga: Kemenag dan Ketum PBNU Kunjungi Kantor Liga Muslim Dunia, Bahas Kerja Sama Penyelenggaraan R20

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Soal Kasus Brigadir J, Kapolri ke Hendra Kurniawan: Ditangani secara Profesional dan Prosedural

Nasional
1 Anggota Fraksi PKS 'Walkout' Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

1 Anggota Fraksi PKS "Walkout" Saat Pengesahan RKUHP di DPR, Sempat Diteriaki Bikin Kacau

Nasional
Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Ismail Bolong Disebut Datangi Bareskrim Polri untuk Diperiksa dalam Kasus Tambang Ilegal

Nasional
Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Wapres: Hanya Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target Prevalensi Stunting 14 Persen

Nasional
Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Nasional
Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Saat Relawan Jokowi Saling Kritik

Nasional
Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Menkumham Soal Adu Mulut Iskan PKS-Dasco soal RKUHP: Memaksakan Kehendak Tidak Sah

Nasional
Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Benny Ali Sebut Putri Candrawathi Mengaku Dilecehkan Brigadir J Sambil Menangis

Nasional
Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Pengesahan RKUHP Dinilai Buru-buru, Menkumham: 59 Tahun Itu Terburu-buru?

Nasional
RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: 'It's Long of The Journey...'

RKUHP Sudah Dibahas sejak Zaman Soeharto, Menkumham: "It's Long of The Journey..."

Nasional
Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Menko PMK Minta Industri Tekstil dan Garmen Tak PHK Karyawan

Nasional
Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Perppu Pemilu Belum Terbit, 4 Provinsi Baru di Papua Belum Bisa Ikut Pencalonan DPD

Nasional
RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

RKUHP Disahkan, Yasonna: Sudah Diperjuangkan sejak 1963

Nasional
BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Merasa Dibohongi Ferdy Sambo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.