Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah SBY-AHY Dinilai Tingkatkan Elektoral dari Konstituen yang Tak Puas dengan Pemerintah

Kompas.com - 22/09/2022, 12:49 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai dapat meningkatkan elektoral dari konstituen yang tak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebutkan, identitas Partai Demokrat sebagai partai oposisi cukup strategis.

“Penegasan Demokrat sebagai oposisi tentu bisa menjadi strategi politik yang efektif untuk mendapatkan intensif elektoral yang memadai dari basis pemilih yang tidak puas terhadap pemerintah,” papar Umam kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Menurut dia, Partai Demokrat bisa menjadi pilihan pertama konstituen yang dulu memilih Partai Gerindra.

“Juga pemilih partai oposisi utama sebelumnya yakni Gerindra, yang kini telah berbalik arah bergabung di pemerintahan,” ujarnya.

Umam berpandangan, pernyataan SBY soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak sekadar tudingan belaka, tetapi juga narasi yang dibuat untuk mengukuhkan diri sebagai partai politik (parpol) oposisi sejati.

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Narasi itu kian diperkuat dengan berbagai isi dalam pidato AHY pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022).

Saat itu AHY habis-habisan membandingkan pemerintahan Jokowi dengan SBY.

Ia juga mengeklaim pemerintahan SBY membawa kondisi ekonomi, sosial, dan demokrasi lebih baik

Umam merasa semangat perbaikan dan perubahan yang disampaikan AHY menunjukkan bahwa ia bukan sekadar Ketua Umum Partai Demokrat.

“Tetapi, juga pemimpin oposisi (opposition leader) dalam jagat perpolitikan nasional saat ini,” tandasnya.

Baca juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Diketahui, SBY menegaskan bakal turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Pasalnya, ia mendapatkan informasi kontestasi elektoral itu bakal dipenuhi kecurangan.

SBY mengeklaim, ada dua wujud kecurangan yang tengah diupayakan kelompok tertentu. Pertama, menjegal Partai Demokrat dan koalisi agar tak bisa mengusung capres-cawapresnya.

Kedua, upaya pengondisian agar pemilihan presiden (pilpres) hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon).

Pernyataan SBY itu mendapat ragam reaksi dari parpol oposisi pemerintah, terutama PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa ucapan SBY hanya fitnah pada Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, ia menuding kecurangan masif terjadi pada Pemilu 2009, ketika SBY menjabat sebagai presiden dan mencalonkan diri untuk kali kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com