Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah SBY-AHY Dinilai Tingkatkan Elektoral dari Konstituen yang Tak Puas dengan Pemerintah

Kompas.com - 22/09/2022, 12:49 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai dapat meningkatkan elektoral dari konstituen yang tak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebutkan, identitas Partai Demokrat sebagai partai oposisi cukup strategis.

“Penegasan Demokrat sebagai oposisi tentu bisa menjadi strategi politik yang efektif untuk mendapatkan intensif elektoral yang memadai dari basis pemilih yang tidak puas terhadap pemerintah,” papar Umam kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Menurut dia, Partai Demokrat bisa menjadi pilihan pertama konstituen yang dulu memilih Partai Gerindra.

“Juga pemilih partai oposisi utama sebelumnya yakni Gerindra, yang kini telah berbalik arah bergabung di pemerintahan,” ujarnya.

Umam berpandangan, pernyataan SBY soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak sekadar tudingan belaka, tetapi juga narasi yang dibuat untuk mengukuhkan diri sebagai partai politik (parpol) oposisi sejati.

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Narasi itu kian diperkuat dengan berbagai isi dalam pidato AHY pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022).

Saat itu AHY habis-habisan membandingkan pemerintahan Jokowi dengan SBY.

Ia juga mengeklaim pemerintahan SBY membawa kondisi ekonomi, sosial, dan demokrasi lebih baik

Umam merasa semangat perbaikan dan perubahan yang disampaikan AHY menunjukkan bahwa ia bukan sekadar Ketua Umum Partai Demokrat.

“Tetapi, juga pemimpin oposisi (opposition leader) dalam jagat perpolitikan nasional saat ini,” tandasnya.

Baca juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Diketahui, SBY menegaskan bakal turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Pasalnya, ia mendapatkan informasi kontestasi elektoral itu bakal dipenuhi kecurangan.

SBY mengeklaim, ada dua wujud kecurangan yang tengah diupayakan kelompok tertentu. Pertama, menjegal Partai Demokrat dan koalisi agar tak bisa mengusung capres-cawapresnya.

Kedua, upaya pengondisian agar pemilihan presiden (pilpres) hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon).

Pernyataan SBY itu mendapat ragam reaksi dari parpol oposisi pemerintah, terutama PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa ucapan SBY hanya fitnah pada Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, ia menuding kecurangan masif terjadi pada Pemilu 2009, ketika SBY menjabat sebagai presiden dan mencalonkan diri untuk kali kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com