Banyak Tenaga Honorer Minta Diangkat, Menpan-RB Khawatir Kurangi Kesempatan "Fresh Graduate" Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tenaga honorer terus bermunculan dalam tatanan pegawai pemerintahan.

Dalam sambutannya usai penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, Azwar Anas mengatakan, banyak tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi ASN.

Hal itu menjadi kekhawatiran baginya karena akan mengurangi kesempatan para fresh graduate atau lulusan baru untuk menjadi ASN.

"Ke depan ini kita menghadapi perlu adanya akselerasi, transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang berkelas dunia. Kita juga hadapi dilema ini. Di satu sisi, kita mendorong supaya ASN bersaing, melayani di era disrupsi dan lain-lain," kata Azwar Anas, sebagaimana ditayangkan YouTube Kementerian PAN RB, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Menpan-RB: Jangan-jangan, kalau Honorer Terus Diangkat Kita Jadi Republik Honorer

"Tapi, di sisi lain, gelembung-gelembung honorer terus tumbuh. Ada yang honorer memang kualitasnya bagus di berbagai daerah. Tapi, ada honorer yang direkrut dengan berbagai macam cara yang kemudian minta diangkat ASN," ujarnya lagi.

Menurut Azwar Anas, jika hal tersebut terjadi terus-menerus akan menjadi tantangan bagi pemerintah.

Sebab, setiap tahunnya juga ada para fresh graduate dari perguruan tinggi sekitar 1 juta orang yang mencari pekerjaan.

"Jangan-jangan, kalau honorer terus diangkat ini jadi republik honorer. Karena fresh graduate yang pertahun rata-rata hampir 1 juga anak yang lulus tidak akan mendapatkan tempat. Tentu ini jadi tantangan kita semua," katanya.

Baca juga: Pemerintah Teken Keputusan Bersama Netralitas ASN dalam Pemilu 2024

Diberitakan sebelumnya, Azwar Anas bertemu dengan pimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengurai masalah tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang banyak menjadi perbincangan publik.

Azwar Anas mengatakan, terkait tenaga non-ASN atau tenaga honorer ini memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu per satu agar bisa diselesaikan secara bijak.

"Saya mencoba melihat permasalahan yang selama ini terjadi. Perlu berinovasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar masalah yang ada ini tidak berkepanjangan," katanya, dikutip lewat siaran pers Kementerian PAN-RB pada 9 September lalu.

"Diperlukan formula-formula penyelesaian tenaga honorer ini. Ini yang perlu kita dorong bersama dengan BKN dan masukan dari LAN untuk mengurainya," lanjut Azwar Anas.

Baca juga: Menpan-RB Minta Bupati Lakukan Audit Data Pegawai Non-ASN karena Belum Penuhi Kriteria

Dalam pertemuan tersebut, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menambahkan, penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan.

Azwar Anas juga telah bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) membahas hal tersebut.

Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan akan bertemu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

"Nanti kami detailkan ini dengan tim kecil APPSI, Apkasi, dan Apeksi. Kami juga akan intens cari formula soal tenaga honorer ini, termasuk segera bertemu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kementerian terkait lainnya," ujar Azwar Anas.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah pada laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN.

Setiap instansi diwajibkan melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN melalui laman tersebut.

Baca juga: Menpan-RB: Jangan-jangan, kalau Honorer Terus Diangkat Kita Jadi Republik Honorer