JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan moralitas, hedonisme, dan kesewenang-sewenangan anggota Polri perlu diubah.
Mahfud mengatakan, permasalahan tersebut membuat reformasi kultural di tubuh Polri berjalan stagnan, bahkan cenderung mundur.
Menurutnya, polisi kedepan harus memiliki sikap profesional, humanis, dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Mahfud saat memberikan keynote speech dalam acara ’Akselerasi Reformasi Kultural Guna Mewujudkan Polri Presisisi’ yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Baca juga: Mahfud Minta Polri Tindak Tegas Mafia Perdagangan Orang
“Perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri. Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait hedonisme dan tindak kesewenang-wenangan yang kerap ditunjukkan,” kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).
Mahfud MD menyebut bahwa Polri sesungguhnya memiliki aturan yang bagus.
Namun, menurut Mahfud, aturan yang bagus itu jadi percuma apabila tidak sejalan dengan kultur dan kebiasaan aparatnya.
Untuk itu, Mahfud mengingatkan agar tidak ada arogansi dari polisi dalam menyikapi masalah hukum di masyarakat.
“Tugas Polri kan ribuan, tapi dinodai oleh satu kasus. Satker polri sampai ke desa-desa di Indonesia. Satu saja yang nakal, akan merusak seluruhnya. Oleh karena itu harus dibersihkan,” ujar Mahfud.
Baca juga: Mahfud Sebut Reformasi Kultural Polri Cenderung Mundur
Di sisi lain, Mahfud MD mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
Pada Juni 2022, atau tepatnya sebelum kasus Sambo mencuat ke publik, kata Mahfud, persepsi publik tentang Polri selalu bagus dan berada di atas peringkat penegak hukum lainnya.
Akan tetapi, setelah munculnya kasus Ferdy Sambo, justru persepsi publik terhadap Polri sempat turun.
Berkaca dari hal itu, Mahfud MD menekankan reformasi kultural di tubuh polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership, dan etik.
Menurutnya, jika tiga poin ini berjalan, maka presisi juga akan berjalan.
“Presisi juga akan optimal, jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dari internal dan eksternal,” kata Mahfud MD.
Baca juga: Mahfud MD Dikritik Lakukan Intervensi Kasus Lukas Enembe, KSP: Menko Polhukam Sudah Terukur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.