Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tempuh Jalur Hukum Terkait Baliho yang Dinilai Jegal Prabowo "Nyapres"

Kompas.com - 21/09/2022, 22:14 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya bakal menempuh upaya hukum pada pihak yang sengaja memasang baliho untuk menjegal langkah Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres).

Ia menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap dalang di balik pemasangan berbagai baliho tersebut.

“Kami tidak mau berspekulasi di ranah publik, kami memilih untuk melakukan jalur hukum,” ucap Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Gerindra Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Prabowo Nyapres

Ia menyatakan, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui pola sebaran baliho tersebut.

Sebab ada dugaan baliho sengaja di pasang di wilayah-wilayah yang menjadi basis massa Prabowo.

“Menurut analisa kami bisa menurunkan rating Pak Prabowo, ini serangan secara halus,” katanya.

Dasco enggan menunjukan gambar baliho yang disebutnya merugikan Prabowo itu.

Namun demikian, ia menjelaskan, jika dilihat sepintas, baliho itu mengandung narasi yang positif untuk orang awam.

“Tapi (buat kami) hasilnya akan negatif untuk Pak Prabowo,” ujarnya.

Baca juga: Airlangga Pastikan Ada Pembahasan Soal Politik Nasional Saat Bicara 4 Mata dengan Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Dasco mengungkapkan adanya upaya penjegalan Prabowo dengan menggunakan baliho yang tersebar di wilayah pendukung Partai Gerindra, seperti Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Madura.

Dasco mengaku telah mengantongi identitas penyebar baliho tersebut.

"Karena kan kalau secara masif, dia itukan mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Ya kita tahu. Tapi ya sudahlah," bebernya.

Baca juga: Media Singapura: Jokowi Pertimbangkan Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Adapun Prabowo telah menyatakan sebagai capres Partai Gerindra. Namun, ia belum tentu menjadi capres yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Sebab, Partai Gerindra tidak memenuhi syarat pengusungan capres-cawapres yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Maka, saat ini Partai Gerindra membentuk koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, koalisi tersebut belum memutuskan figur capres-cawapres yang bakal diusung untuk Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Saat Ahok dan Ganjar Merespons Peluang Anies Maju Pilkada Diusung PDI-P

Nasional
Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Pernyataan Pimpinan KPK Dinilai Seakan Jadi Kode bagi Harun Masiku untuk Lari

Nasional
Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Masjid Istiqlal Terima Hewan Kurban dari Kelompok Tionghoa dan Pengurus Katedral

Nasional
Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi 'Online' yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Habiburokhman Setuju Keluarga Pelaku Judi "Online" yang Miskin Terima Bansos, Ini Alasannya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-'reshuffle' | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Sandiaga Uno Siap Di-"reshuffle" | Golkar Pantau Elektabilitas Ridwan Kamil

Nasional
Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com