Gerindra Tempuh Jalur Hukum Terkait Baliho yang Dinilai Jegal Prabowo "Nyapres"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya bakal menempuh upaya hukum pada pihak yang sengaja memasang baliho untuk menjegal langkah Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres).

Ia menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap dalang di balik pemasangan berbagai baliho tersebut.

“Kami tidak mau berspekulasi di ranah publik, kami memilih untuk melakukan jalur hukum,” ucap Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Gerindra Sebut Ada Pihak yang Ingin Jegal Prabowo Nyapres

Ia menyatakan, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman untuk mengetahui pola sebaran baliho tersebut.

Sebab ada dugaan baliho sengaja di pasang di wilayah-wilayah yang menjadi basis massa Prabowo.

“Menurut analisa kami bisa menurunkan rating Pak Prabowo, ini serangan secara halus,” katanya.

Dasco enggan menunjukan gambar baliho yang disebutnya merugikan Prabowo itu.

Namun demikian, ia menjelaskan, jika dilihat sepintas, baliho itu mengandung narasi yang positif untuk orang awam.

“Tapi (buat kami) hasilnya akan negatif untuk Pak Prabowo,” ujarnya.

Baca juga: Airlangga Pastikan Ada Pembahasan Soal Politik Nasional Saat Bicara 4 Mata dengan Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Dasco mengungkapkan adanya upaya penjegalan Prabowo dengan menggunakan baliho yang tersebar di wilayah pendukung Partai Gerindra, seperti Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Madura.

Dasco mengaku telah mengantongi identitas penyebar baliho tersebut.

"Karena kan kalau secara masif, dia itukan mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Ya kita tahu. Tapi ya sudahlah," bebernya.

Baca juga: Media Singapura: Jokowi Pertimbangkan Dukung Prabowo pada Pilpres 2024

Adapun Prabowo telah menyatakan sebagai capres Partai Gerindra. Namun, ia belum tentu menjadi capres yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Sebab, Partai Gerindra tidak memenuhi syarat pengusungan capres-cawapres yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Maka, saat ini Partai Gerindra membentuk koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, koalisi tersebut belum memutuskan figur capres-cawapres yang bakal diusung untuk Pemilu 2024.