Kompas.com - 21/09/2022, 18:43 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia akan memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk meminta solusi terkait produk impor hortikultura yang tertahan di tiga pelabuhan sejak 4 September.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menyebut jumlah produk hasil perkebunan itu tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

Hingga 20 September, para importir diperkirakan mengalami kerugian Rp 10 miliar dari nilai barang total Rp 100 miliar yang meliputi 400 peti kemas akibat perkara ini.

“Besok (Kamis 22 September), Ombudsman melakukan pemanggilan terhadap Menteri Pertanian untuk hadir secara langsung tanpa diwakilkan guna memberikan solusi atas permasalahan dimaksud,” kata Yeka dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Ombudsman DIY Temukan SMP Negeri di Sleman Belum Ramah Siswa Berkebutuhan Khusus

Yeka mengatakan, ratusan peti kemas itu tertahan karena para importir belum mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Yeka mengaku telah memeriksa sejumlah pihak terkait masalah ini, di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Karantina Pertanian (Barantan), dan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian.

Kemudian, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, bahkan hingga melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (19/9/2022).

“Belum adanya solusi konkret dari pihak Kementerian Pertanian,” ujar Yeka.

Baca juga: Ombudsman RI Minta Kemendag Segera Cabut DMO CPO

Yeka mengatakan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah sejalan dalam memberikan solusi atas persoalan ini.

Mereka menawarkan opsi pemberian diskresi atau relaksasi dengan cara menunda pemberlakuan Permentan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan RIPH terhadap Persetujuan Impor (PI). Aturan ini terbit sebelum RIPH.

Berdasarkan temuan Ombudsman, terdapat sejumlah aturan yang tumpang tindih terkait syarat impor produk hortikultura.

Sejumlah ketentuan itu antara lain, Permentan 39/2019 jo Permentan 2/2020 juncto Permentan 5/2022 dengan Permendag 20/2021 juncto Permendag 25/2022.

Yeka menambahkan, regulasi yang tumpang tindih ini menyebabkan prosedur pelayanan publik terkait impor produk hortikultura tidak jelas.

“Pada akhirnya merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha atau importir yang mengakses layanan,” ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Sebut BLT Subsidi Gaji Juga Perlu Diberikan ke Pekerja Informal

Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok dan Terminal Kemas Koja di Jakarta Utara pada Senin (19/9/2022).

Yeka mengatakan, pihaknya menerima laporan 1,4 juta ton produk jenis hortikultura yang tertahan di tiga pelabuhan.

Nilai produk yang terdiri dari kelengkeng, anggur, lemon, jeruk, hingga cabe kering tersebut mencapai Rp 30 miliar.

“Sejak pekan lalu sampai sekarang total sudah ada 400 kontainer produk impor hortikultura yang tertahan di tiga pelabuhan," kata Yeka, Senin (19/9/2022) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.