Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Panggil Sekda Tanah Bumbu Terkait Suap Mardani Maming

Kompas.com - 21/09/2022, 15:29 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Bumbu, Ambo Sakka.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Ambo akan diperiksa sebagai saksi dugaan suap izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming.

Baca juga: KPK Dalami Peran Maming dalam Kendalikan Sejumlah Perusahaan Tambang di Tanah Bumbu

“Pemeriksaan dilakukan di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (21/9/2022).

Selain itu, KPK juga memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Eka Risnawati dan seorang mahasiswa bernama Fajar Hamzah.

Baca juga: Periksa Wiraswasta, KPK Dalami Pemberian Uang dari Pemilik Lahan Batu Bara ke Mardani Maming

Dalam keterangan sebelumnya, Ali pernah menyebut Eka merupakan bagian keuangan PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP). Dua perusahaan tersebut masih terafiliasi dengan Maming.

Hingga saat ini Ali belum membeberkan materi pemeriksaan terhadap para saksi. KPK diketahui masih terus mengusut dugaan suap tersebut.

Beberapa pimpinan perusahaan yang diduga berafiliasi dengan Maming telah berulang kali dipanggil menghadap penyidik.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Sejumlah Dana ke Mardani Maming

Maming diduga menerima suap hingga Rp 104,3 miliar terkait IUP OP di Tanah Bumbu.

KPK menyebut politikus PDIP tersebut didekati pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Henry Soetio.

Ia menginginkan IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) atas lahan seluas 370 hektar.

Baca juga: KPK Dalami Sejumlah Perusahaan yang Dapat Izin di Tanah Bumbu, Diduga Milik Maming

Setelah mengalihkan izin tersebut, Maming diduga mendapatkan sejumlah fasilitas untuk mendirikan perusahaan.

Salah satunya adalah PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang bergerak di bidang pelabuhan. Biaya operasional awal perusahaan ini diduga bersumber dari Henry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com