Pimpinan Komisi VII Nilai Inpres soal Kendaraan Listrik Harus Penuhi Sejumlah Syarat

Kompas.com - 21/09/2022, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, Instruksi Presiden (Inpres) mengenai kendaraan listrik untuk operasional pemerintah, pada dasarnya merupakan suatu terobosan baik.

Akan tetapi, menurut Eddy Soeparno, Inpres tersebut dinilai berhasil diterapkan jika memenuhi sejumlah persyaratan.

"Satu, persyaratan dari aspek keekonomian kendaraan listrik yang akan dipergunakan," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/9/2022).

"Karena saat ini, mobil listrik itu masih tergolong mahal dibandingkan kendaraan konvensional lainnya," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi Teken Inpres 7/2022, Kepala Derah Diminta Beri Kemudahan bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Listrik

Atas faktor tersebut, Eddy berpandangan bahwa dibutuhkan insentif fiskal untuk menunjang penerapan kendaraan listrik.

Insentif fiskal itu, utamanya untuk memenuhi aspek pemeliharaan hingga pajak kendaraan listrik.

Persyaratan berikutnya, Indonesia disarankan mampu memenuhi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terlebih dulu.

"Ekosistem dari mobil listrik itu masih harus dipersiapkan lebih kuat lagi karena SPKLU masih belum menyeluruh, belum terdapat di seluruh wilayah. Dan kalaupun ada di kota tertentu, belum tentu juga mudah dijangkau," kata Sekjen PAN itu.

Baca juga: Pengamat Nilai Pemerintah Harus Dorong Pengadaan Kendaraan Listik untuk Angkutan Umum ketimbang Mobil Dinas

Lebih lanjut, Eddy menyoroti setiap kendaraan listrik membutuhkan kapasitas listrik yang besar.

Kapasitas listrik itu harus ada di setiap rumah karena akan digunakan untuk melakukan pengisian baterai kendaraan.

"Itu juga harus dipertimbangkan, kalau tidak salah minimal 7.000 watt kebutuhan untuk setiap rumah," tutur Eddy.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menguatkan ekosistem kendaraan listrik dalam rangka penerapan Inpres tersebut.

Implementasinya, kata Eddy, Indonesia mesti memiliki banyak bengkel kendaraan listrik untuk dilakukan perawatan.

"Perbanyak bengkel-bengkel perawatan mobil listrik tersebut yang sampai saat ini belum begitu banyak," kata Eddy.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Pakai Kendaraan Listrik untuk Operasional Pemerintah, Bisa Beli, Sewa atau Konversi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.

Hal itu diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electic Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kenadaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan bermotor bakar.

"Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum ketiga Inpres 7/2022.

Dalam diktum keempat disebutkan bahwa pengadaan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sementara, pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pengamat Nilai Pemerintah Harus Dorong Pengadaan Kendaraan Listik untuk Angkutan Umum ketimbang Mobil Dinas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim ke Ferdy Sambo: Dari Tadi Cerita Saudara Enggak Masuk Akal

Hakim ke Ferdy Sambo: Dari Tadi Cerita Saudara Enggak Masuk Akal

Nasional
Belum Juga Tentukan Capres, KIB Tak Merasa Ketinggalan Manuver Nasdem Safari Bareng Anies

Belum Juga Tentukan Capres, KIB Tak Merasa Ketinggalan Manuver Nasdem Safari Bareng Anies

Nasional
PT LII Disebut Belum Urus Izin tapi Mau Lelang Kepulauan Widi, KKP: Kami Akan Hentikan!

PT LII Disebut Belum Urus Izin tapi Mau Lelang Kepulauan Widi, KKP: Kami Akan Hentikan!

Nasional
Hanya Richard Eliezer yang Benarkan Kesaksian Eks Karo Provos Benny Ali, Ricky Rizal dan Kuat Maruf Membantah

Hanya Richard Eliezer yang Benarkan Kesaksian Eks Karo Provos Benny Ali, Ricky Rizal dan Kuat Maruf Membantah

Nasional
Seorang Polisi Meninggal dalam Bom Bunuh Diri di Bandung, LPSK Beri Santunan

Seorang Polisi Meninggal dalam Bom Bunuh Diri di Bandung, LPSK Beri Santunan

Nasional
BNPT: Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar 'Lone Wolf'

BNPT: Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar "Lone Wolf"

Nasional
KPK Panggil Anggota DPR Aryanto Munawar dan Bupati Lampung Barat jadi Saksi Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Anggota DPR Aryanto Munawar dan Bupati Lampung Barat jadi Saksi Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun

KUHP Tak Langsung Berlaku Setelah Diundangkan, Pemerintah Bakal Intensif Sosialisasi 3 Tahun

Nasional
Deretan Aksi Terorisme di Indonesia Jelang Natal, Bom Astanaanyar hingga Ledakan Belasan Gereja

Deretan Aksi Terorisme di Indonesia Jelang Natal, Bom Astanaanyar hingga Ledakan Belasan Gereja

Nasional
Anggota Fraksi PKS Diadukan ke MKD Usai Protes Soal Pengesahan RKUHP

Anggota Fraksi PKS Diadukan ke MKD Usai Protes Soal Pengesahan RKUHP

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur

Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Penuhi Kebutuhan Listrik Korban Gempa Cianjur, Kemensos Sediakan Solar Cell di Posko Pengungsian

Penuhi Kebutuhan Listrik Korban Gempa Cianjur, Kemensos Sediakan Solar Cell di Posko Pengungsian

Nasional
KUHP Baru: Membela Diri dari Kejahatan hingga Terjadi Pidana Tak Disanksi dengan Syarat

KUHP Baru: Membela Diri dari Kejahatan hingga Terjadi Pidana Tak Disanksi dengan Syarat

Nasional
Indonesia-Selandia Baru Bahas Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Indonesia-Selandia Baru Bahas Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Nasional
Ricky Rizal Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Ricky Rizal Bantah Kesaksian Benny Ali soal Interogasi di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.