Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Pilpres 2024, Siapa Jegal Siapa?

Kompas.com - 21/09/2022, 12:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."

Kalimat itu disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Presiden RI dua periode ini mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil. Karena itu ia menyatakan akan turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Di depan para kader Partai Demokrat SBY juga mengatakan, Pilpres 2024 akan diatur sedemikian rupa sehingga hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sayangnya, SBY tidak menjelaskan siapa sosok yang akan mengatur dan membuat Pemilu 2024 berjalan tidak adil dan tidak jujur.

Saling serang

Pernyataan SBY ini sontak memicu polemik dan menaikkan suhu politik. Sejumlah elite partai meminta agar SBY tidak membuat gaduh dan berburuk sangka terhadap sesuatu yang belum terlaksana.

Pasalnya, tudingan SBY bisa memicu keterbelahan dan perpecahan karena belum bisa dibuktikan.

Alih-alih melontarkan tudingan, SBY diminta untuk mengungkapkan siapa sosok yang bakal membuat kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, jika SBY memiliki bukti indikasi adanya kecurangan yang bakal terjadi, ia diminta melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum atau penyelenggara Pemilu.

Hal ini dinilai lebih baik dibanding melontarkan tudingan yang berpotensi memicu kegaduhan dan perpecahan.

PDI Perjuangan sebagai partai politik penyokong pemerintah berang dan balik menyerang. Mereka menyebut, kecurangan dalam Pemilu justru marak terjadi di era kepemimpinan SBY, yakni pada Pemilu 2009.

PDI Perjuangan juga mengancam akan ‘membuat perhitungan’ jika SBY menganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti.

Demokrat terancam?

Bukan sekali ini SBY menggunakan istilah turun gunung. Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat ini juga pernah menyatakan akan turun gunung saat Demokrat terancam pecah.

Saat itu muncul dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.

Perseteruan ini berakhir setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025, hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang atau KLB Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com