Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yudhistira Nugraha S.T., M.ICT Adv., D.Phil
Kepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Utara

Yudhistira Nugraha S.T., M.ICT Adv., D.Phil. adalah Seorang Teknokrat dan Pengajar. Saat ini menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Utara. Sebelumnya menjabat berbagai posisi, antara lain, Kepala BLUD Jakarta Smart City (2019-2023), Kasubdit Layanan Aptika Perekonomian (2019), Kasi Pengendalian Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital, (2018-2019) dan Kasi Manajemen Risiko Keamanan Informasi (2011-2013).
Alumni Doktoral Cyber Security Oxford University, Inggris ini juga Tim Ahli bidang Keamanan Siber dan Privasi di Forum Alumni Universitas Telkom (FAST).
Peraih IndoSec Digital Leader of the Year (2023), PNS Berprestasi (2020) dan Satya Lancana Karya Satya (2020) serta sebagai inovator dan presenter dalam beberapa kompetisi internasional di bidang Teknologi Informasi, seperti ASEAN ICT Awards 2021 dan World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2021-2023.
Aktif berkontribusi sebagai Co-Founder Indonesia Blockchain Society dan Co-Founder Indonesia Digital Institute serta sebagai narasumber, pengajar, penasihat dan fasilitator di bidang privasi, keamanan siber, smart city dan transformasi digital.

Penyalahgunaan Data Pribadi Pinjol hingga Doxing, 4 Catatan UU Pelindungan Data Pribadi

Kompas.com - 21/09/2022, 09:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Layanan pinjol juga harus menyediakan opsi untuk bisa berhenti sementara terhadap layanan tersebut.

8. Hak menggugat dan menerima ganti rugi

Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ini membuka peluang bagi setiap individu yang mengalami kerugian akibat atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang melekat pada dirinya.

Contohnya, Si Fulan sebagai pengguna aplikasi pinjol dapat melakukan gugatan ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan kepada penyedia layanan pinjol terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan awal atau penggunaan data pribadi yang ilegal.

Namun ketentuan terkait implementasi hak menggugat dan menerima ganti rugi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Hak portabilitas data untuk sendiri

Subjek data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Subjek data pribadi juga berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem elektronik yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP.

Hak ini menjamin subjek data pribadi untuk dapat memperoleh data pribadi yang dipegang pihak pengendali data tertentu agar data tersebut dapat dipindahkan untuk diolah oleh dirinya atau pihak pengendali lainnya.

Hak ini menjamin bahwa setiap pengendali tidak merepresentasikan data pribadi yang melekat pada setiap individu dalam struktur dan/atau format data yang sangat sulit atau kompleks untuk dibaca sehingga pihak lain tidak dapat membacanya untuk keperluan mereka.

Data harus disimpan dalam format yang lazim digunakan oleh mesin pada saat itu.

Contohnya, Si Fulan sebagai pengguna aplikasi pinjol ingin meminta seluruh riwayat transaksi keuangan selama 5 tahun ke belakang dari penyedia layanan pinjol.

File yang diterima berbentuk .csv di mana data direpresentasikan dalam kolom-kolom. Data pribadi ini dapat dibuka dengan text-reader umum yang terdapat di sistem elektronik Si Fulan.

Namun perlu menjadi catatan bahwa hak subjek data pribadi dalam ruang lingkup pelindungan data pribadi tidak bersifat absolut.

Hal ini karena hak subjek data pribadi akan tergantung dari jenis dasar pemrosesan data pribadi yang digunakan.

Seperti contoh, subjek data pribadi berhak meminta pengendali data pribadi untuk melakukan penghapusan data pribadi jika dasar pemrosesan data pribadi yang digunakan adalah persetujuan atau pemenuhan kewajiban perjanjian.

Namun, data subjek tidak dapat meminta pengendali data pribadi untuk melakukan penghapusan data pribadi jika dasar pemrosesan data pribadi yang digunakan adalah pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi seperti data dan informasi pajak perorangan yang dikelola Ditjen Pajak atau data kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil yang berperan sebagai pengendali data pribadi.

Empat catatan UU PDP

Merujuk hal ini, penulis menilai ada empat hal yang bisa dijadikan catatan.

Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan pembentukan budaya dan mindset pelindungan data pribadi bahwa pemrosesan data pribadi tidak boleh dilakukan jika tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, salah satunya berupa denda administratif yang besarannya sangat tergantung dari variabel pelanggaran.

Kedua, data pribadi wajib dimusnahkan jika diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau terdapat permintaan dari subjek data pribadi.

Penggunaan data pribadi yang bertentangan dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Ketiga, perlu ketentuan lebih lanjut mengenai aturan teknis dari implementasi pelindungan data pribadi dalam peraturan perundangan turunannya sebagai amanat UU PDP khususnya terkait hak-hak subjek data karena akan menimbulkan kebingungan bagi setiap individu pada saat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pelindungan data pribadi.

Terakhir, perlu segera dibentuk otoritas lembaga penyelenggaraan pelindungan data pribadi khususnya dalam hal pengawasan, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran serta fasilitasi sengketa. K

unci efektivitas implementasi UU PDP berada pada otoritas lembaga penyelenggaraan pelindungan data, tentunya memiliki independensi sebagai lembaga pengawas, penegakan hukum administratif dan fasilitasi sengketa yang akan memastikan kepatuhan dalam pemrosesan data pribadi serta menjamin pemenuhan hak-hak subjek data priadi.

Apalagi UU PDP berlaku mengikat tidak hanya bagi korporasi atau sektor privat, tetapi juga badan publik (kementerian/lembaga) dan organisasi internasional.

Akhir kata, selamat datang UU PDP, semoga masyarakat Indonesia kian aman dan nyaman!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com