Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/09/2022, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta segera menandatangani surat keputusan (SK) pemecatan (PTDH) Irjen Ferdy Sambo dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan bersih-bersih internal.

Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat ini masyarakat menanti respons Sigit setelah Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menolak upaya Ferdy Sambo supaya tidak dipecat.

"Apakah Kapolri akan cepat mengeluarkan SK PTDH atau masih menunggu waktu lagi?" kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Soal Perlindungan untuk Anak Ferdy Sambo, Ini Kata Kementerian PPPA

"Kalau masih menunda-nunda lagi, artinya memang tidak memanfaatkan kasus ini sebagai momentum untuk bersih-bersih internal," sambung Bambang.

Menurut Bambang, sebelum Sigit menandatangai SK PTDH itu maka Sambo masih dinyatakan sebagai anggota Polri.

Dia mengatakan, jika Sigit tak kunjung meneken SK pemecatan Sambo maka kemungkinan bisa menimbulkan asumsi di tengah-tengah masyarakat terkait komitmennya untuk memecat polisi yang bermasalah atau melakukan kejahatan.

"Apakah menunggu waktu sampai 30 hari sesuai Perkap atau lebih cepat dari itu? Semakin cepat akan lebih baik agar tak memunculkan asumsi bahwa kepolisian menunda-menunda lagi," ucap Bambang.

Sebelumnya, Komisi Banding Polri menolak permohonan banding Ferdy Sambo atas keputusan komisi kode etik profesi (KKEP) dan tetap menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.

Sebanyak 5 jenderal Polri langsung menandatangani keputusan penolakan permohonan banding etik terhadap Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo dalam sidang pada Senin (19/9/2022) lalu.

Baca juga: Pimpinan Komisi III: Sambo Dipecat, Polri Tak Lagi Harus Membelanya

Sidang komisi banding atas keputusan pelanggaran etik Ferdy Sambo itu dipimpin oleh Komjen Pol Agung Budi Maryoto.

Sedangkan yang menjadi Wakil Ketua Komisi Banding adalah Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto.

Selain itu terdapat 3 anggota dalam Komisi Banding. Mereka adalah Irjen Pol Wahyu Widada, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni, dan Irjen Indra Miza.

Komisi banding memutuskan menolak permohonan banding sidang etik terkait pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Sambo.

Keputusan itu diambil dalam sidang banding yang digelar di ruang sidang Div Propam Polri. Pembacaan keputusan disiarkan secara streaming melalui akun Polri TV di YouTube.

"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding. Dua, menguatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor EUT/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Ferdy Sambo," kata Agung saat membacakan putusan sidang Komisi Banding.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tinggi Batalkan Putusan Bebas Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Singgung Konser Coldplay di Jakarta yang Hanya Sehari, Jokowi: Karena Perizinan Kita Ruwet

Nasional
Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Banyak Event Dibatalkan karena Alasan Keamanan, Jokowi: Tugasnya Polri Membuat Aman

Nasional
Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Polri: Kasus Bocah 13 Tahun Diduga Tewas Dianiaya Polisi Sedang Diusut Polda Sumbar

Nasional
Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Nasional
Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Jokowi Singgung Ada Kementerian Matikan Perizinan Online, Berujung Ditangkap KPK

Nasional
Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Urus Izin Event Kini Pakai Online, Luhut: Tidak Ada Lagi Keluar H-1 Sebelum Acara

Nasional
Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

Nasional
Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan 'Event' Tak Lagi Berbelit-belit

Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan "Event" Tak Lagi Berbelit-belit

Nasional
'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com