Anggota DPR Sebut Jual Beli Jabatan Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Meningkat karena Kenaikan Honor

Kompas.com - 21/09/2022, 05:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya, mengklaim bahwa meningkatnya honor badan ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 membuat praktik jual beli jabatan ad hoc tersebut meningkat.

Hal itu diungkapkan Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang sejatinya membahas anggaran untuk dua lembaga penyelenggara pemilu itu untuk 2023.

Wahyu mengatakan, parlemen sebelumnya menyetujui meningkatkan honorarium bagi badan ad hoc untuk mengoptimalkan kerja mereka dan meminimalkan risiko-risiko yang mencederai penyelenggaraan pemilu.

"Kenyataannya di lapangan, adanya informasi panitia ad hoc mendapat kenaikan (honor) yang cukup signifikan, terjadi lah jual beli jabatan yang harganya naik juga," ujar Wahyu, dalam RDP, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

"Yang kemarin (harga jual beli jabatan) sudah naik, sekarang lebih naik lagi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana KPU dan Bawaslu mengantisipasi praktik ini?" katanya menambahkan.

Wahyu bahkan menyinggung bahwa praktik tersebut berlaku di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu.

Ia meyakini, praktik jual beli jabatan yang diklaim makin masif akibat naiknya honor badan ad hoc sampai ke tingkat desa dan kecamatan.

"Untuk apa ada tambahan yang kita juga jadi berpartisipasi pada kecurangan tersebut?" ujarnya lagi.

Baca juga: Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang turut hadir dalam kesempatan itu lantas memberikan jawaban.

"Berkaitan dengan mekanisme metode rekrutmen, kami telah melakukan evaluasi, baik itu pada kegiatan Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020," katanya.

"Oleh karena itu, bahan evaluasi itu nanti dan berdasarkan masukan-masukan anggota Komisi II akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk merekrut ad hoc, terutama dalam waktu dekat untuk PPK dan PPS," ujar Hasyim melanjutkan.

Sebagai informasi, KPU RI sudah mengumumkan bahwa pemerintah telah menyetujui kenaikan honorarium bagi badan ad hoc penyelenggara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 pada 8 Agustus 2022 lalu.

Baca juga: DPR Usul Tambahan Anggaran Rp 7,8 Triliun sesuai Kebutuhan KPU Tahun 2023

Kenaikan ini termuat dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 yang diteken pada 5 Agustus 2022 lalu.

"Pemerintah telah menyetujui kenaikan honor bagi badan ad hoc untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPSLN, Pantarlih LN), dibandingkan Pemilu 2019 dan pemilihan tahun 2020," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers, pada 8 Agustus 2022.

Berikut rincian honorarium badan ad hoc untuk 2024:

PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

  • Ketua: Rp 2,5 juta
  • Anggota: Rp 2,2 juta
  • Sekretaris: Rp 1,85 juta
  • Pelaksana: Rp 1,3 juta

PPS (Panitia Pemungutan Suara)

  • Ketua: Rp 1,5 juta
  • Anggota: Rp 1,3 juta
  • Sekretaris: Rp 1,15 juta
  • Pelaksana: Rp 1,05 juta
  • Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih): Rp 1 juta

Baca juga: DPR Setujui Pagu Anggaran KPU Rp 15,9 Triliun untuk 2023

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

  • Ketua: Rp 1,2 juta (Pemilu 2024); Rp 900.000 (Pilkada 2024)
  • Anggota: Rp 1,1 juta (Pemilu 2024); Rp 850.000 (Pilkada 2024)
  • Satlinmas: Rp 700.000 (Pemilu 2024); Rp 650.000 (Pilkada 2024)

PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)

  • Ketua: Rp 8,4 juta
  • Anggota: Rp 8 juta
  • Sekretaris: Rp 7 juta
  • Pelaksana: Rp 6,5 juta
  • Pantarlih Luar Negeri: Rp 6,5 juta

KPPS Luar Negeri

  • Ketua: Rp 6,5 juta
  • Sekretaris: Rp 6 juta
  • Satlinmas Luar Negeri: Rp 4,5 juta

Baca juga: Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Disebut Cocok Jadi Ketum PSSI, KSAD Dudung: Bermimpi Pun Tidak

Nasional
Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Soal Lelang Kepulauan Widi, Rachmat Gobel: Jangan Karena Investasi Bisa Melakukan Segalanya

Nasional
Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Kepala BNPT: Bentuk Virus Radikal Terorisme

Nasional
KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Pemerintah Upayakan Natal dan Tahun Baru Aman

Nasional
RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

RKUHP Disahkan, Berkah atau Musibah?

Nasional
Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Deputi KSP Tegaskan Pihak Terlibat Bom Bunuh Diri Astanaanyar Akan Dijerat Hukum

Nasional
1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

1 Polisi Meninggal akibat Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Isu Duet Ganjar-Erick, PAN: Termasuk 9 Nama yang Diajukan dalam Rakernas

Nasional
Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Pengacara: Ismail Bolong Sudah Tersangka dan Ditahan Bareskrim

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, KSAD: Pecat!

Nasional
Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Eks Karo Provos ke Ferdy Sambo: Komandan Tega Hancurkan Saya dan Keluarga

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar, Deputi KSP: Pemerintah Kecam Keras

Nasional
Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Banyak Masyarakat Tak Puas RKHP, Pemerintah: Mahkamah Konstitusi Saja!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.