Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/09/2022, 20:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyepakati pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebanyak Rp 15,9 triliun untuk tahun anggaran 2023.

Sebelumnya, nominal ini merupakan pagu anggaran berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022.

"Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) tahun 2023 sebesar Rp15.987.872.001.000," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri komisioner KPU RI dan Bawaslu RI, Selasa (20/9/2022).

"Untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU RI tahun 2023," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Harap KPU Buat Aturan soal Kampanye di Media Sosial

Pagu anggaran ini dibagi ke dalam dua kategori.

Pertama, anggaran untuk program dukungan manajemen yang nominalnya hampir Rp 2 triliun, tepatnya Rp1.993.456.627.000.

Kategori kedua yakni anggaran untuk program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi hampir Rp 14 triliun, tepatnya Rp13.994.415.374.000.

Akan tetapi, total pagu Rp 15,9 triliun ini masih selisih cukup jauh dari total kebutuhan KPU RI tahun 2023 sebesar Rp 23 triliun, yang sebelumnya juga telah diketahui DPR dan pemerintah ketika menyepakati anggaran total Rp 76,6 triliun untuk KPU RI pada 2022-2024.

Baca juga: Bawaslu Akan Tindak Buzzer yang Gunakan Isu SARA pada Pemilu 2024

Junimart mengatakan, parlemen setuju agar selisih hampir Rp 8 triliun yang diperlukan KPU RI untuk tahun depan agar diusulkan sebagai tambahan anggaran kepada pemerintah.

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar Rp7.869.445.225.000," kata Junimart.

"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU RI tahun 2023 melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Nasional
Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Nasional
Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Nasional
Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Nasional
Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Nasional
Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.