JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik Indonesia, jelang Pemilu 2024, tampak semakin memanas.
Setelah muncul isu Pemilu 2024 bakal ditunda hingga wacana presiden tiga periode, kini, publik diramaikan dengan pemberitaan pesta demokrasi itu akan berjalan tidak adil dan tidak jujur.
Sebagaimana prinsip dasar yang dimilikinya, Pemilu haruslah berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).
Munculnya isu "kecurangan" Pemilu 2024, diawali oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tiba-tiba saja "turun gunung" menyampaikan hal tersebut.
Presiden ke-6 RI itu mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.
Baca juga: Klaim SBY soal Sinyal Pemilu 2024 Bakal Curang Bisa Jadi Bumerang
SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
Ucapan SBY itu terlihat dalam sebuah video viral di media sosial. Video itu juga diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.
SBY menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.
Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024
Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umumnya, Nurul Arifin, meminta semua pihak tak berburuk sangka soal penyelenggaraan Pemilu 2024.
Nurul Arifin menilai, pernyataan SBY itu dilontarkan untuk mengingatkan semua pihak tetap waspada menjelang Pemilu 2024.
"Namun sebaiknya kita tidak berburuk sangka, tapi turut mengedukasi pemilih untuk cerdas, menawarkan politik yang bersih, dan jujur,” kata Nurul saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/9/2022).
Sebaliknya, Nurul Arifin mendorong agar semua partai politik (parpol) fokus memberikan edukasi soal figur calon presiden (capres) yang bakal diusung.
Baca juga: Golkar Minta SBY Tak Berburuk Sangka Soal Pemilu 2024
Di sisi lain, menurutnya, parpol tak boleh lupa menyalurkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk menghindari polarisasi.