Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik ke Jokowi Turun Buntut Harga BBM Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Itu Risiko

Kompas.com - 20/09/2022, 06:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini memaklumi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Faldo, turunnya kepuasan publik merupakan salah satu risiko dari sebuah kebijakan yang diambil pemerintah karena masyarakat butuh menyesuaikan diri.

"Pasti masyarakat butuh banyak penyesuaian. Tentu, perubahan menimbulkan berbagai respons. Kebijakan selalu memiliki berbagai resiko, salah satunya menurun angka kepuasan," kata Faldo, Selasa (20/9/2022).

Faldo menuturkan, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah strategi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Jokowi Disebut Tinggal Gunting Pita, Moeldoko: Infrastruktur yang Dikerjakan Ada Datanya, Jangan Dibandingkan

Ia mencontohkan, pemerintah kini sudah menyiapkan berbagai bantalan sosial yang diharapkan bakal mendorong konsumsi masyarakat secara perlahan.

Faldo mengatakan, pemerintah fokus agar ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat bertahan meski harga BBM naik.

"Kita lihat setelah itu, ekonomi bergerak, lalu kami yakin kepuasan kembali membaik," ujar Faldo.

Faldo juga menekankan, keputusan menaikkan harga BBM diambil pemerintah untuk menjaga perekonomian secara jangka panjang.

Baca juga: Indonesia Diundang ke Pemakaman Ratu Elizabeth II, Ini Penjelasan Presiden Jokowi Tak Hadir

"Ya, kepuasan menurun ya, kami yakin pasti naik lagi, kayak minum obat. Yang paling penting, secara jangka panjang kebijakan ini dapat menjaga perekonomian kita," katanya.

Hasil Survei Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo sebesar 9,7 persen pasca-kenaikan harga BBM.

Berdasarkan hasil survei IPI periode Agustus, atau tepatnya sebelum kenaikan BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 72,3 persen.

Akan tetapi, angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi berlahan menurun seiring adanya kebijakan kenaikan BBM, yakni menjadi 62,6 persen.

Baca juga: Survei IPI: Kepuasan Publik ke Jokowi Turun 9,7 Persen Pasca-kenaikan BBM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com