Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Pemborosan APBN, Calon Anggota BPK Ahmadi Noor Supit: 2.000 Triliun Kita Buang-buang ke Laut

Kompas.com - 20/09/2022, 03:24 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ahmadi Noor Supit menilai, mesti ada pembenahan di sisi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran negara.

Hal itu disampaikannya saat menjalankan fit and proper test di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

“Apakah kemudian ketika kita banyak sekali mengeluarkan (uang) dari pusat ke daerah, kemiskinan berkurang signifikan? Apakah pengangguran berkurang signifikan? Juga tidak,” tutur Ahmadi.

Baca juga: Komisi XI Anggap Wajar Tiga Calon Anggota BPK Punya Latar Belakang Kader Parpol

Ia menyampaikan, fungsi pengawasan BPK mesti diperkuat agar anggaran pemerintah bisa dipakai sesuai peruntukannya.

Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR tahun 2016, Ahmadi mengeklaim selalu menyampaikan keresahannya soal pemborosan dana APBN.

“Selalu saya sampaikan Rp 2.000 triliun itu kita buang-buang ke laut,” kata dia.

Dalam pandangannya, selama ini masih terjadi pemborosan anggaran karena kinerja kementerian, lembaga, da  pemerintah daerah yang tumpang tindih.

Ia pun pernah meminta pada Presiden Joko Widodo untuk melalukan terobosan pengaturan keuangan negara.

“Empat mata saya ngomong dengan Pak Jokowi, kalau Bapak memimpin begini, tidak melakukan perubahan total, Indonesia tidak akan pernah maju,” papar dia.

Baca juga: Kunjungi KPK, Pj Bupati SBB Lapor Temuan BPK dan Masalah Kepemilikan Aset Pemkab

Ahmadi pun menjelaskan ketertarikannya untuk bergabung dengan BPK, yaitu karena ingin melakukan perubahan.

Di sisi lain, lanjut dia, banyak anggota BPK saat ini yang telah lama dikenalnya.

“Saya tidak ingin mengatakan saya manusia super yang bisa mengubah. Pasti enggak bisa sendiri, semua perubahan harus dilakukan bersama-sama,” kata dia.

Diketahui, ada 8 calon anggota BPK yang menjalani tes uji kelayakan di Komisi XI hari ini.

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menyampaikan hanya akan mencari satu kandidat yang lolos untuk menjadi anggota BPK.

Proses tersebut bakal ditentukan dalam voting di rapat internal Komisi XI, Selasa (20/9/2022).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com