Bobby Sebut Penanganan Banjir Bisa Terkendala jika PSU Tak Diserahkan Pengembang ke Pemkot Medan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, penanganan infrastruktur dan banjir di wilayahnya akan terkendala jika Prasarana dan Sarana Utilitas umum (PSU) tidak diserahkan dari pengembang ke pemerintah.

Menurut Bobby, dari 106 developer atau perumahan yang ada di Kota Medan, baru 8 di antaranya menyerahkan PSU itu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

“Ketika PSU tidak diserahkan, penanganan infrastruktur dan banjir akhirnya menjadi terkendala,” kata Bobby dalam pertemuan lintas lembaga di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/9/2022).

Baca juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution Diundang KPK, Bahas Serah Terima Aset

Adapun Bobby diundang KPK bersama sejumlah lembaga lain untuk membahas percepatan serah terima ratusan PSU di Medan ke Pemerintah Kota.

Bobby mencontohkan, suatu proyek bisa mengalami kendala karena terdapat perumahan atau PSU yang belum diserahkan. 

“Sehingga pembangunan drainase menjadi terhambat,” ujarnya.

Baca juga: Medan Masuk 8 Besar Nominasi Pelayanan Investasi Terbaik 2022, Walkot Bobby Ungkap Harapannya

Karena itu, Bobby menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah menjadi fasilitator pembahasan percepatan serah terima PSU di Kota Medan.

Saat ini, kata Bobby, masih terdapat 80 PSU yang belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

Akan tetapi, Bobby menyayangkan para pihak yang tidak menghadiri undangan KPK. Sebab, berdasarkan catatan KPK, dari 24 pihak yang diundang hanya 10 yang menghadiri pertemuan itu.

“Ini menjadi PR bagi kami juga dan seluruh developer di Kota Medan,” ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Sementara itu, Plt Direktur Wilayah 1 KPK Edi Suryanto menuturkan, koordinasi penyerahan PSU sudah dilakukan sejak 2020. Namun, sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan.

Edi khawatir jika PSU itu tidak diserahkan kepada Pemkot Medan, maka aset tersebut akan beralih fungsi dan hak sehingga pemanfaatannya tidak tepat.

Di sisi lain, KPK khawatir jika PSU tidak segera diserahkan akan menjadi celah tindak pidana korupsi baik bagi pengambang maupun Pemerintah Kota.

“Misalnya ada aset daerah berupa sarana prasarana tidak diserahkan kemudian disalahgunakan oleh pengembang, sehingga terjadi praktik penyuapan kepada pihak Pemkot atau Pemda,” kata Edi.

“Kami berharap di Kota Medan khususnya jangan sampai seperti ini,” sambungnya.