Kompas.com - 19/09/2022, 13:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso menyatakan pihaknya belum menentukan figur yang bakal diusung menjadi calon presiden (capres).

Ia mengatakan perlu waktu sebelum menentukan pilihan untuk mendukung figur dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, ia meyakini figur pilihan Partai Hanura selalu tepat dan bisa meraih kemenangan.

“Saya tidak berandai-andai sebelum saya mengambil keputusan. Maka setiap keputusan yang saya ambil selalu benar dan menang. Itu masalahnya,” papar Oso dalam acara workshop nasional dan bimbingan teknis DPRD Hanura di kawasan Ancol, Minggu (18/9/2022) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Baca juga: Momen Anies, AHY, Surya Paloh, Syaikhu, dan JK Foto Bersama, Ini Kata Nasdem

Ia mengungkapkan keputusan pencapresan bakal diperbincangkan jelang akhir tahun.

“Kita nanti baru berpikir pada bulan Desember untuk menentukan sikap,” kata dia.

Oso beralasan ingin mencari figur yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat hingga ke seluruh wilayah Tanah Air.

“Terus terang saja bangsa ini butuh figur pemimpin yang menjamin kehidupan anak-anak bangsa, (melakukan) pembangunan secara continue, lantas kemudian daerah-daerah betul-betul terpenuhi keinginannya,” tutur dia.

Baca juga: Momen Bersama AHY, Anies, Surya Paloh, hingga JK, Demokrat: Sama-sama Punya Semangat Perubahan

Terakhir, Oso menjelaskan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) lain.

Namun, hubungan itu belum berujung pada proses pembentukan koalisi, dan pengusungan capres.

“Ada, ada (komunikasi dengan parpol lain). Tapi itu hanya sebagai masukan saya saja,” sebut Oso.

“Tapi saya tidak bergantung pada partai manapun juga karena sikap kita adalah sebuah ide yang betul-betul menyentuh hati rakyat,” tandasnya.

Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

Diketahui berdasarkan Pemilu 2019, Partai Hanura memperoleh 2,1 juta suara atau hanya 1,54 persen dari total suara sah nasional.

Capaian itu menempatkan Hanura sebagai parpol di urutan ke 12 dan tidak lolos ke Parlemen.

Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan parpol harus memperoleh minimal 4 persen suara sah nasional untuk bisa mendapatkan kursi anggota DPR RI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama Seperti Covid-19, Korupsi Musuh Seluruh Bangsa

Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama Seperti Covid-19, Korupsi Musuh Seluruh Bangsa

Nasional
Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Nasional
Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo: Diuntungkan CCTV Rusak buat Muluskan Skenario Baku Tembak

Pengakuan Ferdy Sambo: Diuntungkan CCTV Rusak buat Muluskan Skenario Baku Tembak

Nasional
Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Nasional
Menteri PPPA Pastikan Perlindungan serta Hak Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur Terpenuhi

Menteri PPPA Pastikan Perlindungan serta Hak Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur Terpenuhi

Nasional
Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah

Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah

Nasional
Jokowi Minta Prosedur Pencairan Bantuan Rumah Rusak Cianjur Tak Berbelit-belit

Jokowi Minta Prosedur Pencairan Bantuan Rumah Rusak Cianjur Tak Berbelit-belit

Nasional
Sejarah Hakordia yang Diperingati Setiap Tanggal 9 Desember

Sejarah Hakordia yang Diperingati Setiap Tanggal 9 Desember

Nasional
Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Nasional
KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasan Wartawan

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasan Wartawan

Nasional
Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektar di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektar di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Nasional
Hakordia 2022: KUHP Jadi 'Kado Manis' Koruptor

Hakordia 2022: KUHP Jadi "Kado Manis" Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.