Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Demokrasi Kita Sekarang Tidak Sehat, Banyak Kepala Daerah Terpilih karena Cukong

Kompas.com - 19/09/2022, 12:28 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak sehat.

"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja," kata Mahfud dalam siaran YouTube KAHMI Nasional yang diunggah Minggu (18/9/2022).

Mahfud MD menjelaskan, demokrasi yang tak sehat itu tercermin dari pemilihan pimpinan kepala daerah yang sebagian besar dipilih karena uang.

"Saya katakan pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih saya dulu nyebut 92 persen itu karena cukong, karena uang," ujar Mahfud saat memberikan sambutan di malam puncak HUT KAHMI ke-56 pada 17 September 2022.

Perhitungan 92 persen itu didapatkan dari hasil penelitian simulasi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca juga: Mahfud Sebut Bjorka Sudah Teridentifikasi, Polri: Tim Gabungan Masih Bekerja

Selain data yang didapat dari LSM, Mahfud MD juga mengutip hasil perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau hitungan KPK 84 persen kepala daerah itu terpilih karena cukong, 84 persen itu angka dari KPK, hitungan KPK," katanya.

"Demokrasi kita tak sehat, demokrasi jual beli!" ujar Mahfud MD kemudian.

Untuk itu, Mahfud MD kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk jujur dalam berpolitik.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 37,7 Persen Responden Nilai Kualitas Demokrasi di Indonesia Memburuk

Pasalnya, kata Mahfud, jabatan yang diraih dengan cara curang tidak akan membuat hidup tenang.

"Enggak akan pernah membuat kamu hidup nyaman kalau kamu memperoleh sesuatu dengan cara tidak benar," ujarnya.

"Tidur enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun cari pengawal, kalau sudah enggak punya chanel ketangkep juga. Pas punya chanel aman, sesudah tidak dikorbankan oleh temannya sendiri, itulah permainan," kata Mahfud MD lagi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Nilai Maraknya Korupsi Jadi Penghambat Demokrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com