Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Nilai Maraknya Korupsi Jadi Penghambat Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik menilai maraknya tindakan korupsi menjadi penghambat demokrasi.

Survei yang dilakukan pada 6-9 September 2022 itu menunjukkan 43,2 persen responden menyebutkan bahwa korupsi menjadi faktor utama yang menghambat jalannya demokrasi di Tanah Air.

“Persoalan laten korupsi dianggap oleh kelompok terbesar responden sebagai batu sandung berjalannya demokrasi,” tutur peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/9/2022).

Jajak pendapat itu juga merekam hal lain yang dianggap menjadi penghambat jalannya demokrasi seperti keterpurukan ekonomi yang dipilih 21,8 persen responden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Nilai Subsidi BBM Masih Diperlukan

Kemudian, 21,5 responden mengatakan, perlakuan tidak sama di depan hukum, dan 7 persen responden menyebut pelanggaran hak asasi manusia.

Arita memandang situasi ini perlu ditangkap oleh pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perubahan kondisi demokrasi.

“Pemerintah perlu ambil bagian untuk menciptakan iklim demokrasi yang memberikan jaminan kesetaraan bagi publik,” tandasnya.

Diketahui jajak pendapat melibatkan 504 responden dari 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon, dan sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi.

Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang di angka 4,37 persen dalam penarikan sampel acak sederhana.

Baca juga: Litbang Kompas: 45,8 Persen Responden Harap Anggaran Subsidi BBM Dipakai untuk BLT dan Bansos