Kompas.com - 19/09/2022, 05:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mempertanyakan proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengungkapkan rangkaian seleksi para calon hampir tak terdengar hingga akhirnya Komisi XI DPR bakal melakukan fit and proper test, Senin (19/9/2022).

“Minimnya perhatian publik pada proses seleksi anggota BPK nampak aneh karena keseluruhan proses seleksi itu terjadi di DPR,” papar Lucius dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

“Mungkinkah sepinya proses seleksi anggota BPK sesuatu yang di-design atau disengaja DPR?” katanya lagi.

Baca juga: Wagub Riza Harap Pj Gubernur DKI Juga Bisa Bikin Pemprov Raih Opini WTP dari BPK

Ditambah lagi, ia menilai sejumlah nama yang akan menjalani fit and proper test memiliki latar belakang sebagai politisi partai politik (parpol).

Jika proses pemilihan anggota BPK tetap berlangsung tanpa minimnya publikasi, Lucius khawatir ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diperjuangkan.

“Sangat mungkin untuk mengamankan kepentingan calon-calon dari kalangan parpol ini,” katanya.

Lucius berpandangan proses seleksi yang tak banyak diketahui publik memungkinkan pemilihan anggota BPK berlangsung secara transaksional.

Baca juga: Pegawai BPK Tersangka Penerima Suap Bupati Bogor Ade Yasin Segera Disidang di PN Bandung

Lucius menuturkan praktik suap untuk membeli dukungan anggota DPR sangat mungkin terjadi.

Oleh karenanya, ia mempertanyakan komitmen DPR dalam memilih anggota BPK yang profesional guna mengawasi penggunaan keuangan negara yang terhindar dari praktik penyelewengan.

“Komitmen DPR atas pemberantasan korupsi pun dipertanyakan ketika mereka tak menarik perhatian penting pada lembaga auditor keuangan,” ungkapnya.

Lucius mengatakan, pemilihan anggota BPK yang transparan penting dilakukan.

Sebab, hasil kerja BPK kerap diragukan, misalnya pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada instansi pemerintah atau lembaga di berbagai tingkat.

“Ditambah lagi, muncul satu dua kasus suap antara pejabat dan auditor BPK untuk sekedar bisa mendapatkan predikat WTP,” ujar Lucius.

“Maka jangan heran ketika ada pejabat yang kinerjanya dilabeli WTP oleh BPK tetapi berakhir di pengadilan karena kasus korupsi,” katanya lagi.

Baca juga: KPK Periksa PNS BPK RI, Konfirmasi Penerimaan Suap Anggota BPK Sulsel

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.