Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada yang Jegal Anies Jadi Capres, PDI-P: Enggak Perlu Dijegal, Lihat Prestasinya

Kompas.com - 18/09/2022, 15:56 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merespons isu yang menyebutkan bahwa ada sejumlah pihak yang disebut dengan istilah "genderuwo" atau "invisible hand" yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, tidak perlu pihak-pihak untuk menjegal Anies Baswedan untuk bisa maju dalam pemilihan presiden yang akan datang.

Hasto berpandangan, masyarakat bisa melihat rekam jejak Anies termasuk janji kampanye saat memimpin Ibu Kota Jakarta untuk menentukan pilihan.

"Enggak perlu dijegal. Mengapa? Ya kita lihat prestasinya saja," ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9/2022).

Baca juga: Tiga King Maker Turun Gunung, Mungkinkah Duet Anies-AHY Terwujud?

Hasto menantang pihak-pihak yang menduga ada penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk melakukan riset secara objektif terkait kinerjanya selama memimpin DKI Jakarta.

Misalnya, kata dia, apa yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan termasuk saat debat calon Gubernur di daftar lalu di sampaikan progres pencapainnya agar lebih fair.

Kedua, lanjut Hasto, tampilkan seluruh total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI selama Anies Baswedan jadi Gubernur dan apa dampaknya bagi kemajuan Jakarta.

"Ketiga di saat bersamaan dibandingkan secara kuantitatif, kinerja Pak Jokowi-Ahok hingga Pak Ahok dengan Djarot. Lalu di-crosscheck dengan anggaran yang dikeluarkan, bandingkan dengan outcomes-nya," papar Hasto.

Baca juga: Respons Anies soal Isu Ada Invisible Hand yang Menjegalnya Jadi Capres

"Kemudian, terhadap persoalan dasar warga Jakarta, banjir, kumuh, kemacetan, ketersediaan air bersih, adanya taman kota, kebersihan lingkungan, bandingkan saja dengan apa yang dilakuka Pak Jokowi," tuturnya.

Hasto pun meminta semua pihak berpolitik dengan cara yang bijaksana sebagai bentuk kemajuan peradaban demokrasi di Tanah Air.

Jika kepala daerah bekerja dengan baik, maka hasilnya dapat ditampilkan kepada publik untuk menjadi contoh bagi kepala daerah yang lain.

Namun, jika kepala daerah tidak dapat bekerja secara baik jangan mengeluarkan diksi-diksi seperti jegal-menjegal yang tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik.

Baca juga: Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, Invisible Hand yang Jegal Anies Jadi Capres

"Sehingga kita ini berpolitik dengan fair, berpolitik ini dengan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik yang baik untuk rakyat," kata Hasto.

"Sehingga jegal-menjegal menurut saya suatu diksi yang sangat-sangat tidak pantas, karena partai polilik ini dewasa dan partai politik ingin menang tapi dengan cara-cara yang keadaban," ucapnya.

Adapun isu soal penjegalan Anies itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman selepas Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com