Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2022, 13:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pemerintah perlu berinisiatif melakukan musyawarah dengan lembaga legislatif terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Arsul, RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah yang saat ini sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), Namun, RUU tersebut belum masuk Prolegnas tahunan.

“Karena ini RUU inisiatif pemerintah ya maka pemerintah perlu berinisiatif untuk musyawarah dengan DPR. Jadi posisi DPR justru menunggu bagaimana Pemerintah akan mengajukan RUU ini,” kata Asrul saat dihubungi awak media, Sabtu (17/9/2022).

Arsul mengatakan, RUU Perampasan Aset nantinya akan dibahas di DPR namun sesuai dengan antrian.

Baca juga: Di Hadapan Anggota DPR, PPATK Kembali Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, saat ini Komisi III DPR RI sedang membahas beberapa perubahan undang-undang yakni, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Narkotika.

Kemudian, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Penyadapan, dan RUU Jabatan Hakim.

“Jadi nanti kita selesaikan satu per satu,” kata Arsul.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah resmi mengajukan usul RUU Perampasan Aset ke DPR.

Baca juga: Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Wafat di Malaysia

Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan RUU Perampasan Aset dalam kaitan tindak pidana.

“Itu sudah sampai ke DPR dan sekarang Pak Presiden dan pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya agar itu terus diagendakan karena itu perlu bagi bangsa,” kata Mahfud sebagaimana diunggah di Youtube Kemenko Polhukam, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Di DPR, KPK Singgung RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan

Menurut Mahfud, RUU Perampasan Aset tidak merugikan siapapun. Ketentuan ini akan menyasar pelaku tindak pidana korupsi dan menguntungkan negara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Jokowi selalu menanyakan perkembangan proses RUU Perampasan Aset.

“Saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas itu yang khusus untuk Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Polri dan TNI Gelar Rapim, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Dibuat Sukar hingga Rela: Lenyapnya Momen Perbaikan Dapil Usai KPU Sukarela Nurut Parpol

Nasional
LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.